EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rita Artaty Barito meminta kepada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengantisipasi fenomena pendatang baru di arus balik libur lebaran ini.

Menurutnya, udah menjadi rahasia umum, momen arus balik mudik dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk mendatangkan sanak keluarganya ke suatu daerah. Untuk itu, kata dia, diperlukan perhatian serius dari pemerintah untuk mengantisipasi penduduk pendatang, khususnya pendatang gelap.

Baca: SBY dan Romy Kampanyekan Jaang-Ferdi

“Aparat kepolisian dan Satpol PP harus kompak melakukan razia terhadap para pendatang baru yang masuk. Khususnya di Samarinda dan kota besar lainnya di Kaltim,” kata legislator perempuan ini.

Menurut Rita, antisipasi ini bukan menolak pendatang luar daerah untuk mengadu nasib di Kaltim. Hanya saja, penduduk luar daerah ketika ingin mengadu nasib di Kaltim harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku di daerah. Misalnya, dengan mengikuti pendataan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk itu ia meminta pemerintah agar segera melakukan razia bagi pendatang baru secepatnya.

“Apalagi ini dekat Pilkada, jangan sampai ada penggelembungan suara dan lain sebagainya terkait dengan kita menghadapi Pilkada,” terangnya.

Ia menilai, penduduk yang tidak memiliki identitas dapat menimbulkan kerawanan dan masalah sosial. Apalagi, mereka yang tidak memiliki kemampuan atau skill yang mumpuni. Tentu secara langsung akan menjadi beban daerah.

“Beda kalau mereka yang mengadu nasib itu yang memiliki kemampuan. Pasti dapat meningkatkan daya saing dan kompetitif daerah,” ujarnya.

Baca: Debat Terakhir Pilgub Kaltim Usung 3 Tema Bahasan

Oleh sebab itu, di tengah masalah sosial dan ekonomi di Kaltim saat ini, ia berharap pemda bekerja sama dengan aparat keamanan untuk melakukan operasi pemeriksaan identitas secara masif. Misalnya dengan melakukan kegiatan razia seperti di pelabuhan Samarinda dan Balikpapan sebagai pintu gerbang masuk ke Bumi Etam.

“Baru razia di tempat-tempat penginapan dan kontrakan atau kos-kosan. Kalau memang identitasnya dari luar, identifikasi keperluannya, kalau memang jelas silahkan jadi warga Kaltim. Sehingga tidak menjadi beban masalah bagi daerah,” tandasnya. (adv)

Video APDESI Bone Ngadu Soal Data Rastra ke DPRD

ekspos tv