EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim memfasilitasi ratusan sopir carter yang beroperasi di Bandar Udara (Bandara) Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, untuk menyelesaikan polemik dengan pengelola bandara tersebut, Senin (16/7).

Diketahui, sejak enam bulan terakhir, ratusan sopir dilarang menjemput penumpang. Atas dasar tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim menyelenggarakan rapat dengar pendapat (RDP) antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, perwakilan sopir, PT Angkasa Pura II, dan perwakilan Angkatan Udara Republik Indonesi (AURI). RDP yang dimulai pukul 14.15 Wita ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub dan sejumlah anggota komisi IV lainnya.

Baca: Diduga Banyak Ritel Ilegal, Dewan Akan Panggil Walikota Samarinda

Dalam diskusi tersebut terungkap, para sopir menuding oknum AURI diduga melakukan kesewenang-wenangan terhadap sopir. Bahkan terdapat sopir yang ditahan karena memberanikan diri mengambil penumpang di Bandara SAMS. Untungnya dibantu aparat kepolisian, RDP tetap berjalan dengan kondusif.

“Kami minta selesaikan dulu masalah ini. Harus ada kesepakatan agar kami bisa beroperasi lagi di bandara,” ujar salah satu sopir yang berdialog dengan Perwakilan AURI Balikpapan, Muhammad Mujib.

Merasa mendapat banyak tekanan dari para sopir, dengan suara pelan, perwakilan PT Angkasa Pura tersebut mengamini tuntutan massa. Secarik kertas disodorkan untuk menyepakati tuntutan agar sopir diperbolehkan menjemput penumpang di Bandara SAMS Sepinggan.

“Itu sudah kami sepakati. Silahkan nanti ditindaklanjuti,” kata perwakilan PT Angkasa Pura yang mengenakan seragam putih dan hitam.

Dia mengaku, penertiban terhadap para sopir tersebut sebagai upaya penegakan aturan. Sehingga pihaknya tidak melarang sopir yang mengantongi izin resmi.

Ratusan sopir yang beroperasi di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan memaksa masuk di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim. (EKSPOSKaltim/Muslim)

“Kami tidak menghalang-halangi. Kami di sana hanya mengamankan bandara. Karena bandara itu obyek vital. Kalau disebut menghalang-halangi, nanti kami bisa menuntutnya. Kami hanya menegakkan aturan,” jelasnya.

Kepala Dishub Kaltim, Salman Lumoindong mengatakan, pelarangan terhadap sopir yang membawa taksi tersebut tidak berlaku umum. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya diperuntukkan bagi sopir taksi yang tidak mengantongi izin. Hal ini dilakukan untuk mendata segala aktivitas hilir mudik menuju ataupun keluar bandara.

“Kalau tidak demikian, otoritas bandara akan kesulitan mendata. Karena itu, sudah ada Peraturan Menhub Nomor 108 tahun 2016 yang mengatur itu. Jadi taksi gelap ini bisa dilegalkan. Tetapi dalam bentuk angkutan sewa umum atau sewa khusus,” jelasnya.

Atas dasar itu, Salman meminta pengelola bandara agar tidak menutup diri atas tuntutan para sopir taksi tersebut. Dengan harapan, pihak bandara membuka peluang yang sama untuk seluruh angkutan bandara.

Baca: 30 Bakal Calon Perebutkan 4 Kursi DPD RI Dapil Kaltim

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menyatakan, tuntutan para sopir tersebut harus segera ditindaklanjuti pemerintah dan PT Angkasa Pura. Ia mendesak kepada pihak pengelola bandara, ke depan tidak ada lagi upaya menghalangi sopir untuk menjemput penumpang.

“Tetapi jangan juga semuanya diberikan kesempatan untuk beroperasi di sana. Hanya mereka yang berizin saja. Harus duduk bersama untuk membuat aturan itu,” jelasnya.

Komisi IV, kata dia, akan terus memantau perkembangan keputusan ini. “Ini keputusan sementara, kita akan ada pertemuan lagi Senin depan untuk solusi yang terbaik,” pungkasnya. (adv)

Video: Aliansi Organisasi di Bontang Bentuk Forum Tolak Tenaga Kerja Asing

ekspos tv