EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Anggota Komisi 2 DPRD Bontang, Arif, meminta manajemem PT Pupuk Kaltim untuk patuhi regulasi terkait upah minimum tenaga kerja bongkar muat (TKBM) sesuai standar Kementrian Perhubungan, bukan dari Kementerian BUMN.

"Kalau untuk sektor laut tentu ada di Kementrian Perhubungan, jadi tidak melulu Kementerian BUMN ," kata Arif, Senin (24/2), dalam rapat gabungan bersama beberapa perusahaan .

Baca juga: Ratusan Prajurit dan PNS Korem 091/ASN Dites Urine Dadakan

Arif menjelaskan, pihak PKT seharusnya berkaca dengan daerah lain yang memakai regulasi Kementerian Perhubungan, bukan standar dari BUMN dalam pengupahan.

"Kalau terapan standar Kementerian BUMN kita khawatir ada perang tarif antara pihak ketiga dengan yang lainnya," imbuhnya.

Arif menyarankan agar pihak terkait seharusnya duduk bersama untuk mencapai kesepakatan.

"Lebih baik kita samakan persepsi, karena PKT memakai standar BUMN. Inilah yang menjadi kontroversial, inilah yang perlu solusi," ujarnya.

Baca juga: Polres Bontang Beri Pembinaan dan Pelatihan ke Calon Pendaftar Polri

Di tempat yang sama, manajemen PKT Sasangko (bagian shiping) membantah keras soal penetapkan tarif tenaga kerja bongkar muat di bawah standar pengupahan.

"PKT itu melakukan studi. Kalau kita bandingkan dengan kota lain, kamilah yang paling tinggi berkisar sebesar 32 persen.Jadi tidak benar kami memakai tarif kurang dari standar pengupahan," katanya.

Hingga berita ini diturunkan,pihak Komisi 1 DPRD Bontang belum menemukan solusi antara TKBM,Depeko, Syahbandar, Disosnaker,dan PKT terkait keputusan upah tenaga kerja bongkar muat di areal pelabuhan PKT tersebut. (adv)