EKSPOSKALTIM.com, Sangatta - Guna pembangunan di Kutai Timur (Kutim) berjalan lancar sesuai perencanaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim akan terus mengawasi kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Sebagaimana fungsi legislatif adalah mengawasi kegiatan pemerintah.

Ketua Fraksi Nurani Amanat Persatuan (NAP) DPRD Kutim, Herlanig Mappatitt menuturkan, fraksinya akan terus mengawasi kegiatan pemerintah, sebagaimana fungsi legislatif.

"Jumlah anggaran yang diproyeksi masih akan terus dibahas bersama. Kami harap ini bisa berlansung lancar," ujar Herlang.

Hal itu diungkapkan Herlang, usai Bupati Kutim Ismunandar menyampaikan nota pengantar Pemkab Kutim dalam sidang paripurna DPRD Kutim ke-31 2018, Senin (8/10).

Sejatinya orang nomor satu di Pemkab Kutim ini menyampaikan, pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2019 direncanakan total sebesar Rp 2,89 triliun. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan yang lain-lain.

“Pendapatan daerah terproyeksi sebesar Rp 116,50 miliar, kemudian dana perimbangan sebesar Rp 2,04 triliun. Sedangkan untuk pendapat lain-lain yang sah sebesar Rp 732,53 miliar,“ sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi yang memimpin sidang menyatakan, seluruh wakil rakyat akan terus mendukung kegiatan pemerintah. Tentunya harus dengan mengedepankan asas kepentingan rakyat, sesuai dengan aturan. (adv)