EKSPOSKALTIM, Samarinda- Mengantisipasi masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memiliki ijin (Ilegal) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Pemprov Kaltim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mewajibkan seluruh perusahaan melaporkan data tenaga kerja (Karyawan) yang diperkerjakan.

Kepala Disnakertrans Kaltim, Fathul Halim mengatakan, Pemprov tidak mau kembali kecolongan, dengan adanya perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal. Sehingga pihaknya mewajibkan setiap perusahaan agar melaporkan data tenaga kerjanya, untuk mempermudah pihaknya melakukan identifikasi.

"Kami telah mengintruksikan kepada setiap perusahan wajib melaporkan data tenaga kerja yang diperkerjakan termasuk TKA," kata Fathul Halim.

Menurutnya, kebijakan wajib lapor tersebut tidak secara spesifik untuk perusahaan yang mempekerjakaan TKA saja. Tapi, seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim punya tanggung jawab sama menyampaikan laporan ketenaga kerjaannya. Khususnya bagi perusahaan yang mempekerjakaan TKA, akan mendapat perhatian lebih.

"Yang jelas saat ini kita masih terus melakukan pemantauan penggunaaan TKA di perusahaan. Khususnya yang kemarin diketahui ada beberapa TKA tidak dilengkapi izin bekerja sah di PLTU Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara," ujarnya.

Lanjut ia mengungkapkan, pihaknya juga menemukan beberapa perusahaan mempekerjakan TKA  ilegal, dan saat ini mereka telah dideportasi, Disnakertrans Kaltim masih mengejar beberapa data yang masih belum disampaikan perusahaan bersangkutan.

"Makanya, kami terus melakukan pemantauan kepada setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim, bukan hanya TKA, tetapi tenaga kerja lainnya termasuk legalitasnya dan itu sudah kita lakukan," kata  Fathul Halim.(mar/humasprov)