EKSPOSKALTIM.com, Kutim - Setelah adanya temuan penderita TBC di Kutim pada 2018 lalu mencapai 1.530 penderita. Untuk itu, Dinkes Kutim memerlukan adanya penguatan jejaring layanan dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta atau Publik Private Mix (PPM).

Kepala Dinkes Kutim, Bahrani mangaku saat ini pihaknya terus berupaya menanggulangi Tuberclosis (TBC) dengan menggiatkan semua stakeholder terkait, selain daripada pemegang program di lingkup Dinkes sendiri yang melibatkan organisasi-organisasi seperti Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI), termasuk melibatkan dokter-dokter spesialis dari rumah sakit swasta.

Baca juga: Dinsos Kutim Bakal Jalankan Program BPNT

"Selama inikan masalahnya kerena kurangnya pencatatan dan pelaporan di beberapa rumah sakit swasta. Sementara kita di rumah sakit umum maupun puskesmas terus kita integrasikan jumlah pasien penderita TBC," imbuhnya.

Diakui, selama ini temuan penderita TBC angkanya masih tergolong minim. Kutim sendiri kata Bahrani ditargetkan perkiraan setidaknya menemukan kasus sesuai angka secara nasional yang selama ini baru mencapai 70 persen.

Baca juga: Lewat CSR, 50 Tenaga Pengajar Kutim Sudah Ikuti KTI

"Selama ini yang rutin melapor data hanya di rumah sakit umum dan puskesmas, sementara rumah sakit dan klinik swasta tidak rutin melapor membuat angka tersebut mengalami kesenjangan," tandasnya.

Dijelaskan, sesuai teori yang ada satu penderita TBC yang tidak diobati bisa menularkan kepada sepuluh orang. Makanya sangat penting mendata dan menemukan orang pengidap penyakit TBC agar tidak menyebar secara luas.

"Penderita harus minum obat antibiotik secara terus menerus bukan sekedar enam bulan saja, karena di khawatirkan resitensi obat. Kami temukan di Kutim ada sekitar enam belas orang terkena resistensi obat. Hal ini susah lagi diobati karena ketergantungan. Harus rutin berobat ke rumah sakit itupun belum tentu sembuh," tutupnya.(adv)