EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Pembangunan megaproyek pengolahan kilang minyak baru (Grass Root Refinery/GRR) PT Pertamina yang dikuasakan ke PT Badak NGL kembali bergulir, lantaran masih adanya persoalan terkait klaim lahan dari beberapa kelompok tani yang ada di kawasan pembangunan proyek yang digadang-gadang terbesar di Kaltim tersebut.

Ketua Komisi 1 DPRD Bontang, Agus Haris meminta pihak perusahaan dalam hal ini PT Badak NGL yang menerima mandat langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengatasi persoalan dan persiapan dalam pembangunan pabrik kilang di Kota Bontang.

Baca juga: Raperda RZWP3K Kaltim Diuji Publik

"Di sini kami ingin mengetahui seberapa luas dan sudah sampai mana proses sertifikasi baik dari PT Badak maupun dinas terkait dalam hal ini BPN," kata Agus Haris, Senin (27/5/2019) siang.

Selain itu, Agus Haris juga ingin memastikan bahwa permasalahan terkait dengan klaim-klaim dari masyarakat maupun kelompok tani dapat segera diselesaikan, mengingat proyek pembangunan kilang minyak tersebut sangat ditunggu masyarakat Kota Bontang.

"Saya harap ini dapat segera selesai, karena dengan adanya kilang minyak ini tidak menutup kemungkinan taraf hidup masyarakat akan jauh lebih meningkat," jelasnya.

Menanggapi hak tersebut, perwakilan PT Badak NGL Hadi Baharuddin mengatakan bahwa saat ini seluruh permasalahan lahan sudah clear meskipun Ia tak menepis ada beberapa kelompok tani yang mengklaim lahan tersebut masih belum ada proses ganti rugi.

Baca juga: Wagub Ingatkan Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu atau Kena Sanksi

"Kami akui memang masih ada yang ngeklaim lahan di sana, tapi saat kami minta data mereka dan kita bandingkan dengan data yang kami miliki, seluruh lahan yang diklaim sudah selesai," kata Hadi.

Sementara itu, Muhammad Nur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cabang Bontang mengatakan bahwa saat ini proses sertifikasi lahan yang ada di kawasan milik kemenkeu sudah 1900 hektar dari 2000 hektar lebih.

"Kami sudah beberapa kali melakukan mediasi antara dua belah pihak, dan hasil akhir kami meminta pemerintah provinsi untuk memfasilitasi untuk pertemuan kembali dengan kelompok tani, PT Badak NGL dan PT Pertamina, hal ini agar proyek pembangunan kilang dapat segera dilaksanakan," jelasnya. (adv)