19 Juni 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Kaltim Raih WTP Dari BPK, Tapi Dengan Catatan


Kaltim Raih WTP Dari BPK, Tapi Dengan Catatan
Penandatanganan berita acara serah terima penyerahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kaltim).

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun Anggaran 2018 Pemprov Kaltim.

Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK perwakilan Kaltim, R Cornell Syarief Prawiradiningrat kepada Wakil Gubernur Klatim Hadi Mulyadi dan Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun, dalam rapat paripurna ke -14, di gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Jumat (24/5).

Baca juga: Berkah Ramadhan, Pupuk Kaltim Tebar Kebahagiaan Bagi Masyarakat Guntung

Wagub Hadi mengatakan raihan opini WTP dari BPK RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut ini merupakan cerminan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparansi dan profesional oleh Pemprov Kaltim untuk mewujudkan Kalimantan Timur Berdaulat.

"Ini bukan akhir, tetapi merupakan landasan memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kaltim. Kabupaten dan kota juga diharapkan seluruhnya mendapatkan opini WTP seperti yang diraih Pemprov Kaltim," kata Hadi.

Hadi mengaku sangat bersyukur karena meraih opini WTP. Capaian ini merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik dan sinergitas antara Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim dan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Raihan opini WTP ini merupakan yang keenam bagi Pemprov Kaltim, setelah sebelumnya opini WTP diraih untuk laporan hasil pemeriksaan keuangan Tahun 2012, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim, R Cornell Syarief Prawiradiningrat menjelaskan, pemeriksaan BPK atas LKPD merupakan mandatori yang ditujukan untuk menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan, dan BPK memberikan opini sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan.

“Kami menghargai kerja keras, dan hasil-hal yang selama ini telah dapat dicapai, namun beberapa hal masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi perhatian,” jelasnya.

Baca juga: Wagub Ingatkan Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu atau Kena Sanksi

Adapun BPK memberikan 7 catatan dalam WTP ini, pertama, penyertaan modal pada Perusahaan Daerah PT Agro Kaltim Utama yang telah berhenti beroperasi tidak dapat dinilai kewajarannya. Kedua, proses penyerahan persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belum tuntas.

Ketiga, pencatatan jaminan tambang belum akurat. Empat, pencatatan aset tetap belum sepenuhnya dilakukan secara tertib. Kelima, penyerahan serah terima Aset P3D SMAN/SMKN belum optimal. Keenam, penggunaan langsung Pendapatan Diklat pada BPSDM. Dan ketujuh, kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PUPR dan PERA.

“Berkenaan dengan beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian di atas, kami meminta Gubernur dan jajarannya agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan mendasarkan pada rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah kami sampaikan,” tandasnya. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0