27 Mei 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Kontroversi, Wagub Kaltim Klarifikasi Terkait Pemberian Parcel Lebaran


Kontroversi, Wagub Kaltim Klarifikasi Terkait Pemberian Parcel Lebaran
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi memberikan klarifikasi terkait pemberitaan seputar parsel lebaran pada pejabat aparatur sipil negara (ASN). Sebelumnya, sempat viral pemberitaan bahwa Wagub Hadi menyatakan pemberian parsel lebaran atau hadiah saat lebaran sah-sah saja. 

Sontak, pemberitaan beberapa hari lalu tersebut mendapat tanggapan dan kontroversi di tengah publik. Pasalnya, parsel lebaran atau hadiah saat menjelang lebaran telah dilarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap sebagai gratifikasi. Pejabat atau ASN yang menerima gratifiikasi, sekecil apapun bentuk dan harganya, dikhawatirkan akan memengaruhi tindakan terkait tugas dan kewenangannya.

Baca juga: Bariq Ghazala, Peraih Nilai UN 2019 Tertinggi se-Kaltim dari SMA YPK

Kepada wartawan, Selasa (14/5), Hadi mengaku salah memahami pertanyaan wartawan soal parsel beberapa hari lalu. Parsel yang kerap diberikannya, memang berbeda makna dan tujuan dengan parsel yang ditanyakan oleh wartawan ketika itu. “Saya akui salah paham dengan pertanyaan wartawan,” aku Hadi. 

Sebagai wakil gubernur, wakil kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dia sangat mendukung langkah KPK yang melarang pemberian gratifikasi kepada para pejabat dan ASN. Termasuk di masa-masa menjelang lebaran. 

Hadi mengaku menafsirkan parsel yang selalu diberikan kepada para guru di sekolah yang berada dalam binaannya. Dimana selain sebagai pembina, Wagub Hadi Mulyadi juga merupakan pendiri. Sekolah-sekolah itu adalah TK, SD dan SMP Cordova dan SMA IT Granada. Seluruhnya berada di Samarinda.

“Setiap jelang Syawal saya selalu memberikan parsel kepada guru-guru saya dari TK hingga SMA. Tidak lain sebagai tanda cinta dan sayang saya kepada mereka,” ungkap Hadi. 

Parsel yang diberikan secara rutin kepada para gurunya itu, tentu sangat berbeda dengan parsel yang diberikan pihak lain kepada pejabat maupun ASN. Parsel yang diberikannya tentu bukan gratifikasi, karena dia adalah pendiri dan pembina sekolah-sekolah itu. 

Hal itu sangat berbeda dengan parsel yang diberikan oleh pihak lain kepada pejabat atau ASN karena berpotensi mempengaruhi tugas dan kewenangan mereka sebagai pejabat maupun ASN. 

Hadi sangat sepakat dengan KPK terkait larangan gratifikasi sesuai Pasal 12B ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Baca juga: Rekapituasi KPU Kaltim, Jokowi Unggul di 8 Kabupaten Kota

Gratifikasi dimaksud meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. 

"Parsel juga saya berikan kepada para tokoh masyarakat yang bukan pejabat. Jadi itu sangat berbeda dengan parsel buat pejabat dan ASN. Itu yang tidak boleh,” imbuh Hadi. 

Setelah klarifikasi ini, Hadi berharap masyarakat bisa memperoleh penjelasan yang tepat seputar pemberian parsel ini dan tidak lagi berprasangka buruk.

"Mudah-mudahan jelas, dan kita dukung penuh KPK. Tidak boleh ada pejabat atau ASN yang menerima gratifikasi, termasuk parsel,” pungkasnya. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0