EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Aksi massa Aliansi Masyarakat Peduli Kartst (AMPK) di depan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (8/4) berlangsung ricuh. Massa bentrok dengan aparat keamanan. Saling lempar batu tak terelakan. Polisi juga melepaskan tembakan gas air mata ke arah demonstran. Kontak fisik antara Satpol PP dengan para pendemo juga tak dapat dihindari.

Awalnya, para mahasiswa dan aparat saling dorong. Massa bersikeras untuk memasuki kantor gubernur. Karena tidak bisa memasuki gedung, para demonstran lalu melempar batu dan tongkat ke arah aparat kepolisian.

Baca juga: Pemekaran Kelurahan di Bontang Terkendala Kantor

Aksi lempar batu itu menyebabkan beberapa anggota kepolisian dan Satpol PP mengalami luka di bagian kepala, pelipis, mata, dan kaki. Salah satu korban, Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa. Gede mendapat luka serius di bagian kaki.

Situasi semakin memanas, pihak kepolisian pun menembakkan 3 kali gas air mata kearah demonstran yang membuat mereka berhamburan. Meski demikian, massa tetap bertahan didepan kantor gubernur.

Hujan deras yang menguyur Kota Samarinda membuat aksi anarkis mahasiswa mereda.

Aksi massa AMPK Kaltim bukan kali pertama. Sebelumnya mereka melakukan aksi yang sama, menolak rencana pembangunan Pabrik Semen di Sangkulirang, Kutai Timur dan Berau. Unjuk rasa ini atas hasil konsolidasi 62 organisasi mahasiswa sejak minggu lalu. Aksi AMPK menindaklanjuti sikap Gubernur Kaltim, Isran Noor, yang tidak mengindahkan aspirasi AMPK untuk mencabut izin pembangunan pabrik semen.

Kepada wartawan, Humas AMPK Kaltim Andi M Akbar menuturkan, pihaknya tetap berpegang dengan tuntutan untuk mendesak Pemprov Kaltim mencabut izin pendirian pabrik semen. Sekaligus mencabut seluruh IUP di kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat. “Kami menolak rencana pembangunan pabrik semen tersebut,” ucapnya.

Tak hanya berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltim, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Karst (AMPK) juga menggelar salat dhuhur berjamaah. "Kami salat berjamaah dan berdoa agar Pemprov Kaltim dibukakan hatinya untuk tidak mengeruk sumber daya alam yang ada di karst," katanya.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyani sempat bertemu langsung dengan demonstran. "Saya sebagai pemimpin berlaku adil. Kami pasti mengkaji pernyataan satu persatu. Tidak serta merta menolak dan tidak serta-merta diterima," kata Hadi kepada para demonstran.

Berita terkait: Soal Penolakan Pabrik Semen, Bahar: Gubernur Harus Buka Dialog

Situasi sempat memanas, demonstran dan aparat saling dorong. Demonstran menolak untuk berdiskusi karena dianggap tidak perlu. "Kami hanya ingin dicabut izin pembangunan pabrik semen. Pembangunan ini hanya merusak ekosistem dan lingkungan," ujar Akbar.

Hadi meminta AMPK untuk menyerahkan data-data kajian berkaitan kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat. "Saya akan bicarakan kepada OPD terkait dan gubernur setelah kalian memberikan data-datanya," tegasnya .

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Hadi kembali ke kantornya. Kepada wartawan, Hadi mengaku akan melakukan kajian terhadap rencana pembangunan pabrik semen tersebut. "Kita harus berlaku adil. Tidak boleh kita menolak mentah-mentah dan juga tidak menerima mentah mentah. Ini harus dikaji dulu, baik dari mahasiswa dan dari kajian Pemprov," tukasnya. (*)