EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Fraksi Hanura dalam pemandangan umum terhadap 8 Raperda inisiatif pemerintah kota Bontang, menyoroti perusahaan daerah ( Perusda) dan Station Penumpukan Bahan Bakar Nelayan (SPBN) tidak dikelola secara professional.

Dalam pemandangannya Fraksi Hanura Perjuangan yang dibacakan M Rusli, meminta terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 tentang pembentukan perusahaan daerah aneka usaha jasa, untuk lebih transparan dalam mengelola aset-aset daerah.

Baca juga: Raperda Kearsipan Disetujui DPRD Kaltim Menjadi Perda

" Fraksi Hanura Perjuangan menganggap kinerja perusahaan daerah aneka usaha jasa, sangat tidak efektif, ditambah dengan kinerja direktur yang jarang di tempat, serta kurang transparan dalam pelaporan," kata Rusli dalam laporannya dihadiri walikota dan wakil walikota, serta OPD terkait, di gedung DPRD Bontang, Selasa (19/3).

Selain dengan poin pertama tersebut, Fraksi Hanura Perjuangan juga menyoroti tentang unit usaha PT Bontang Transport untuk dikaji ulang karena menyimpang, yang seharusnya mengelola sektor maritim,.

"Sesuai dengan pendiriannya, Bontang Transport bergerak di bidang maritim, termasuk dengan pengelolaan akses masuk dan hilir mudik kapal yang seharusnya ditangani secara professional, namun faktanya dikelola oleh perusahaan luar," ujar Rusli.

Baca juga: Paripurna DPRD Bontang, BW Kritik Soal Penanganan Warga Penderita Tumor

Dijelaskan, selain menyoroti kinerja perusda dan Bontang Transport, Fraksi Hanura Perjuangan juga menyoal terkait Station Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang ada di Tanjung limau, Bontang Utara, karena dalam pengelolaannya terdapat kekeliruan dan minimnya pengawasan.

"Fraksi Hanura Perjuangan meminta kepada pemerintah, untuk tidak memberitahu ke pihak ketiga dalam pengelolaan tersebut, dan meminta agar pengawasan operasionalnya betul-betul diperketat," tutupnya.(adv)