19 April 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Antisipasi Kampanye Terselubung, Bawaslu Awasi Reses DPRD Kaltim


Antisipasi Kampanye Terselubung, Bawaslu Awasi Reses DPRD Kaltim
foto ilustrasi. (int)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim akan mengawasi kegiatan reses atau serap aspirasi Anggota DPRD Kaltim, yang direncanakan pada 12 hingga 19 Februari 2019.

Anggota Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung menyatakan, kegiatan reses rawan disusupi muatan kampanye anggota dewan yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 ini. Oleh karena itu, Bawaslu kata Galeh, akan meningkatkan pengawasan pada kegiatan masa reses tersebut.

"Kami sudah mengintruksikan ke Bawaslu se Kaltim untuk mengawasi anggota dewan yang melakukan reses," kata Galeh, Senin (11/2).

Baca juga: Jalin Silaturahmi Antar Rekanan dan JVC, Pupuk Kaltim Gelar Fire And Rescue

Galeh menjelaskan, kegiatan reses harus bebas dari muatan kampanye politik. Sebab, kegiatan reses merupakan di luar kegiatan kampanye. Terlebih, kegiatan reses tersebut seluruhnya dibiayai oleh negara.

Menurutnya, jika terbukti ada anggota dewan yang bersangkutan melakukan kampanye dalam kegiatan reses tersebut, bisa terancam pidana Pemilu.

“Karena dalam UU Pemilu, ada larangan menggunakan fasilitas, jabatan, dan dana negara untuk kampanye,” imbuhnya.

Kata dia, reses merupakan agenda wajib anggota dewan untuk menyerap aspirasi dari konstituen. Karena itu Galeh pun mengimbau agar tidak mencampuradukkan kegiatan reses dengan muatan kampanye pribadi.

"Jelas kurang tepat ketika anggota dewan yang maju kembali dalam pencalonan di Pemilu 2019 melakukan masa reses bersamaan kampanye. Pasalnya, kegiatan reses anggota dewan didanai negara,"imbunya.

Larangan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye sendiri tertuang dalam UU 7/2017 tentang pemilu pasal 304. Pada poin 1 disebutkan presiden maupun wapres, pejabat negara dan daerah dalam melaksanakan kampanye dilarang menggunakan fasiltias negara.

Pada poin 2 pasal yang sama, sambung dia, penjabaran mengenai fasilitas negara tersebut disebutkan. Mulai kendaraan dinas, gedung kantor, sarana perkantoran hingga fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Sanksi pun menanti tergantung dari jenis pelanggaran.

“Apabila terbukti melanggar, bisa berujung pidana. Bisa pidana karena mengunakan fasilitas negara,” tambahnya.

Diketahui, Bawaslu Kaltim sendiri pernah memproses dugaan kampanye pilgub Kaltim saat masa reses tahun lalu. Kala itu, sejumlah anggota DPRD Kaltim, termasuk Awang Faroek Ishak saat masih menjabat gubernur, harus rela dipanggil oleh Bawaslu Kaltim untuk dimintai keterangan. Mereka dilaporkan melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara.

Baca juga: Komisi II DPRD Kaltim Soroti Perusda yang Masih Minim Kontribusi

Adapun anggota dewan provinsi yang dimaksud yakni Syarifah Masittah Assegaf dari Golkar serta M Samsun dari PDIP. Keduanya mendapat teguran keras dari Bawaslu karena menyempatkan reses untuk lakukan kampanye salah satu paslon.

“Jika saat reses kali ini ada hal serupa, diharapkan masyarakat segera melaporkan,” harapnya.

Terpisah, Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan membenarkan jika agenda anggota DPRD Kaltim pekan ini adalah Reses atau serap aspirasi masa sidang I tahun 2019,mulai 12 hingga 19 Februari 2019.

"Ya benar, mulai Selasa 12-19 anggota DPRD Kaltim melakukan reses masa sidang ke-1 untuk menyerap aspirasi masyarakat sesuai dapil-nya masing-masing," kata Ramadhan singkat. (*)

Video Terkini EKSPOS TV: Minta Diberdayakan di Proyek CPO, Ratusan Sopir Truk Gelar Unjuk Rasa

ekspos tv

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0