17 Februari 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

OPINI: Politik Uang Racun Demokrasi


OPINI: Politik Uang Racun Demokrasi
Sekertaris Umum Badko HMI Kaltimtara, Agus Sudirman. (ist)

EKSPOSKALTIM.com - Penerapan demokrasi sendiri sering dinodai dengan penyimpangan – penyimpangan politik uang (money politic) dan serangan fajar. Politik uang adalah usaha yang dilakukan untuk memenangkan suara dengan cara jual beli suara rakyat.

Dalam konteks, demokrasi politik uang merupakan momok yang dapat membunuh secara perlahan demokrasi yang dianut suatu Negara.

Politik uang merupakan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan demokrasi. Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sangat mengharamkan praktik money politik.

Baca juga: Bulan K3 2019, PT Pupuk Kaltim Laksanakan Survey Budaya K3

DalamPasal 280 Ayat 1 (j) menyatakan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf j, merupakan tindak pidana pemilu.

Apabila masyarakat memiliki informasi terkait dengan adanya dugaan politik uang, dihimbau untuk langsung melapor ke Bawaslu setempat, bukan hanya menyebarkan melalui media sosial. Kita sebagai masyarakat dari berbagai elemen harus berperan aktif dalam melaporkan hali ni.

Tentu Bawaslu sebagai leading sector penegakan hukum pemilu menyediakan ruang bagi masyarakat yang yang ingin melaporkan kasus praktik politik uang. Karna dugaan politik uang yang hanya disebarkan melalui media social tanpa dilaporkan, tidak akan menimbulkan efek jerah bagi para pelaku politik uang dan di khawatirkan hanya akan membuat tensi pemilu 2019 semakin memanas, terlebih hal tersebut dilengkapi dengan keterangan provokatif.

Pengaruh medsos dalam konteks pemilu ini sangat besar, kita di himbau untuk membawa narasi – narasi positif dalam penggunaan medsos apalagi yang kontennya bersifat kepemiluaan.

Kita harus berani sama – sama mengambil peran ini sebagai upaya kita untuk terus mendorong penegakan hukum pemilu bagi praktek – praktek politik uang yang terjadi dalam perhelatan Pemilu 2019.

Setidaknya, terdapat dua alas an kenapa politik uang dalam pilkada harus menjadi perhatian besar, khususnya bagi penyelengara pemilu, Partai Politik, dan masyarakat. Selain mencedrai amanat UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, praktik politik uang juga dapat menghambat pendidikan politik bagi masyarakat.

Apabila praktik ini dimaklumi dan dilakukan secara terus menerus maka bukan tidak munkgin ketergantungan memilih masyarakat terhadap calon-calon legislator dan calon presidennya hanya sekedar soal materi, bukan soal gagasan , ide atau program untuk menangani permasalahan sosial yang lebih kompleks. Artinya, pendidikan politik yang merupakan hak masyarakat akan semakin jauh dicapai.

Bukan hanya peran Bawaslu sebagai leading sector penegakan hukum pemilu, tapi juga peran aktif maysrakat untuk berani menolak, menjauhi dan melaporkan praktik politik uang kepada Bawaslu setempat. Juga peran partai politik sebagai sarana pendidikan maysrakat sangat diharapkan bias terus memberikan edukasi politik yang sehat dan demokratis bagi masyarakat, jauh dari praktek money politik.

Baca juga: 437 Pendamping Desa Disebar di Tujuh Kabupaten se-Kaltim

Saya percaya bahwa kader – kader partai yang kemudia nmenggunakan politikuang untuk medulan suara perlu dipertanyakan kedekatan partainya dengan publik. Karena rendahnya tingkat kedekatan partai dengan public akhirnya berdampak pada biaya politik yang mahal, alhasil cendrung untuk membangun hubungan yang bersifat transaksional melalui politik uang.

Partai politik sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sangat diharapkan mampu membangun hubungan yang dekat dan sehat dengan masyarakat agar mampu menekan tingkat politik uang yang terjadi.

Melalui Badan Kordinasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara, kita akan terus memantau dan mengawasi jalannya proses pemilu 2019 agar tetap berjalan sehat sesuai aturan.

Berkordinasi dengan lembaga terkait penyelengara pemilu dan masyarakat untuk bersama - sama mengawasi jalannya proses pemilu agar berlangsung sehat dan taat aturan, jauh dari praktek transaksional.

Dalam waktu dekat, kami akan bentuk kegiatan di Balikpapan yang temanya membumikan demokrasi substansi alat atau upaya penegakaan hukum pemilu. Nanti kami akan sesuaikan.

Penulis: Agus Sudirman  (Sekretaris Umum Badko HMI Kaltimtara Periode 2018 – 2020 )

Video Terkini EKSPOS TV: Minta Diberdayakan di Proyek CPO, Ratusan Sopir Truk Gelar Unjuk Rasa

ekspos tv

Reporter :     Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0