EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Pembangunan Jembatan Mahkota IV atau Jembatan Kembar di Samarinda diprediksi akan molor lagi. Kendati, kontraktor sudah mendapatkan tambahan waktu pengerjaan dari waktu pengerjaan.

Sesuai kontrak diketahui proyek Multiyears contract ini selesai Desember 2018. Namun diperpanjang 50 hari dengan konsekuensi pinalty.

Baca juga: Pangdam VI/Mlw Hadiri Perayaan Natal Bersama TNI

Namun menurut Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy, dengan adanya tambahan waktu juga pembangunan jembatan penghubung sisi Samarinda Seberang dan kota tersebut akan sulit terealisasi.

"Kalau kami lihat dari kasat mata masih banyak pengerjaan jembatan yang belum selesai. Ini harus dijelaskan tidak selesainya karena apa? Apakah karena tidak bekerja maksimal atau apa? Kalau ini disengaja itu tidak bisa dimaafkan,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Komisi III DPRD Kaltim, kata dia, sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) awal pekan ini. Dari kunjungan tersebut, ia mengaku kecewa dengan apa yang pihaknya lihat di lapangan.

Agus menegaskan, Komisi III DPRD Kaltim akan segera memanggil Dinas PU Kaltim, Kabid Binamarga, PPTK dan kontarktor untuk meminta klarifikasi dan kejelasan terhadap proyek tersebut. “Makanya kami akan undang mereka untuk mencari solusi dengan sisa waktu ini,” tandasnya.

“Kalau jalan pendekat sisi Samarinda Seberang tidak ada masalah, rapi, materialnya bagus. Makanya kalau memang pengerjaanya bagus, ya kita bilang bagus. Begitu juga sebaliknya,” tambahnya.

Baca juga: Tahun Politik, Banperda DPRD Kaltim Akui Produk Legislasi Terhambat

Jika dihitung sisa waktu tambahan pengerjaan selama 50 hari, maka pengerjaan harus berakhir pada 19 Februari 2019. Namun menurut Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Syafruddin, hal tersebut mustahil.

"Karena kontarktor mengaku tak sanggup dengan limit waktu yang sudah diberikan,” ungkap Ketua Fraksi PKB ini.

Kata Syafruddin, dari pengakuan kontraktor BUMN PT Pembangunan Perumahan (PP), bahwa sulit menyelesaikan tepat waktu karena lalu lalangnya ponton batubara di bawah jembatan.

“Setahu kami alasan awal kontraktor PP yang mengerjakan bentang tengah adalah keraguan mereka atas ketersediaan uang pemprov, sehingga mereka bekerja sesuai pembayaran,” sebut Udin, sapaan akrab Syafruddin.

“Ini yang kami sesalkan. Kan PP ini perusahan besar pelat merah atau BUMN, seharusnya tidak boleh menunda pekerjaanya. Mereka harus bekerja sesuai komitmen di kontrak,” imbuhnya. (*)

Video Terkini EKSPOS TV: Maros Banjir, Akses Transportasi Menuju Makassar Putus

ekspos tv