EKSPOSKALTIM.com, Sangatta - Laporan hasil panitia kerja dan rekomendasi dewan mengenai Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Kutai Timur (Kutim)Tahun Anggaran 2017 mendapat interupsi dari Fraksi gabungan Partai Hanura, PAN, dan PKPI (NAP)

Pasalnya, pihaknya yang tergabung dalam panitia kerja belum melakukan tanda tangan untuk mengeluarkan persetujuan dan rekomendasi terkait dengan LKPJ Bupati tersebut.

“Pimpinan sidang ini adalah sebuah sistem, kalau dalam sebuah kesepakatan bersama ya harus juga dilakukan kesepakatan bersama. Kalau ada sebuah perubahan, yang harus disepakati dulu. Kemarin seharusnya kita paripurna tapi tiba-tiba dibatalkan,” ujar Herlang Mappatiti, Ketua Fraksi NAP dari Partai Hanura ini, Jumat (20/4).

Hal tersebut, lanjut dia, tidak boleh terjadi lagi ke depan. Karena sebagai anggota DPRD banyak kegiatan lain juga yang sifatnya mendesak.

“Ini mungkin hanya sebuah koreksi supaya menjadi dokumen, dan lembaran negara bisa menjadi saksi untuk kita bersama,” katanya.

Selain mengkritisi mekanisme kinerja laporan hasil panitia kerja dan rekomendasi dewan mengenai LKPJ Bupati, Herlang juga menyarankan Pemkab Kutim untuk berpacu dalam menaikan angka penghasilan asli daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal.

“Kami mengusulkan dan merekomendasikan, hendaknya pemerintah memperhatikan peningkatan PAD. Nah usulan-usalan ini kelihatanya belum terakomodir,” pungkasnya. (adv)