EKSPOSKALTIM - DPRD Kaltim Sesalkan Pengelolaan Migas Minim Libatkan Pengusaha Lokal

Penulis : Muslim Hidayat
Senin, 26 Maret 2018 17:51 WITA

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Sebagai lumbung daerah penghasil minyak dan gas (Migas), Kaltim berpotensi meningkatkan perekonomian daerah. Sayangnya, para pengusaha lokal masih minim dilibatkan dalam pengelolaannya.

Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim dengan Dinas ESDM, Dinas Pendapatan, Disnaker Kaltim dan para organisasi di sektor Migas; SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S), Apindo, Kadin, LPJK, Perhimpunan Pengusaha Kontraktor Migas (PPKM) Kaltim, perihal pemberdayaan pengusaha lokal di sektor Migas.

Ketua Komisi III Agus Suwandy mengatakan, pihaknya menerima laporan dari para pengusaha lokal yang sulit mendapatkan kontrak dari pengelola blok migas. Padahal, kata dia, ada banyak pengelolaan migas di Kaltim, seperti di Balikpapan, Bontang, Kukar dan Samarinda.

Baca: Wakil Ketua DPRD Kaltim Non Aktif Dody Rondonuwu Segera di-PAW

"Tapi faktanya pengelola migas ini sedikit memberdayakan pemain lokal. Tapi malah banyak bermitra dengan pengusaha dari luar. Ini yang jadi masalah," ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan mekanisme kontraktor migas, nilai kontrak dibawah USD 1 juta atau sekitar Rp 10 miliar diserahkan kepada pengusaha kontraktor lokal. Hal tersebut termaktub dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 mengenai pengelolaan rantai suplai dari SKK Migas.

"Tapi nyatanya pemain mengalami kendala. Karena ketika mengikuti tender, K3S memberikan syarat yang memberatkan pengusaha lokal. Ketika tender itu dilakukan secara online, jadi lagi-lagi yang mendapatkan adalah pengusaha luar," ucapnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim dengan sejumlah SKPD Pemprov Kaltim. (EKSPOSKaltim/Muslim)

Ketua Perhimpunan Pengusaha Kontraktor Migas (PPKM) Kaltim, Sudirman mengaku, dari sekitar 80 kontraktor lokal hanya 9 kontraktor yang telah bermitra dengan K3S.

"Banyak orang luar. Ada ketentuan tender dengan nilai dibawah Rp 10 miliar dikasih pengusaha lokal tapi faktanya ini tidak terjadi. Sehingga kemana lagi kami mengadu. Kami mohon dengan sangat dalam waktu dekat (DPRD Kaltim) bisa mengagendakan kembali untuk mengundang SKK Migas melalui K3S yg beroperasi di Kaltim," keluhnya.

"Karena apalagi dalam waktu dekat ini ada satu blok migas yang sebentar lagi kontraktor lama sudah habis. Dan akan masuk kontraktor baru pertamina. Jangan sampai banyak diambil oleh pemain dari luar," tambahnya.

Dalam RDP tersebut, SKK Migas dan K3S tampak tidak hadir. Termasuk Pertamina Hulu Mahakam (PHM). DPRD Kaltim berencana akan menindaklanjuti keluhan para kontraktor lokal tersebut kepada SKK Migas dalam RDP berikutnya.

Baca: Pelimpahan Aset ISBI, DPRD Kaltim Minta Penjelasan Pemprov

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyatakan, ada dua poin yang harus diselesaikan. Pertama, kata dia, Pemprov Kaltim harus turun tangan dalam mengawasi kebijakan aturan PTK 007 yang harusnya bisa menjadi peluang bagi pengusaha lokal.

"Kita menekankan kepada pemprov harus mengawasi ini. Bagaimana bisa pengusaha lokal memanfaatkan peluang tender dibawah 1 juta dolar. Karena itu memang aturannya," tegasnya.

Selain itu, menurut Bahar, ketika pengusaha lokal memenuhi klasifikasi tender tersebut, K3S jangan memberikan persyaratan yang memberatkan kepada pengusaha kontraktor lokal.

"Karena kalau memberatkan ya percuma, mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan proyek tersebut," ucap Bahar.

Sementara itu, Asisten II Pemprov Kaltim Ikhwansyah mengaku terkejut dengan hal ini. Menurutnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sering kali menekankan dalam setiap kesempatan bahwa pengelola migas di wilayah Kaltim harus memberdayakan kontraktor lokal. Khusunya ketika pengalihan pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P kepada Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

"Bahkan dari peluang kerja yang dibutuhkan dari 60 ribu tenaga kerja, mereka harus menyerap 36 ribu tenaga kerja lokal se Kaltim,"

Ia berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan para kontraktor lokal tersebut kepada gubernur untuk segera dicarikan solusi. (Adv)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Polres Bone Inisiasi Deklarasi Anti Hoax