EKSPOSKALTIM.COM- Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan meluruskan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Tjahjo menyebutkan, Kemendagri menghapus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) bersama 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dicabut atau dibatalkan.

Nata mengatakan, seharusnya usulan penghapusan RPJMDES itu berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.

Baca Juga: Save Orangutan, Pemerintah Bakal Tertibkan Senapan Angin dari Masyarakat

"Isu tersebut menjadi bahan pertimbangan kami. Mendagri terkesan melalui media seolah-olah mengiyakan begitu saja. Padahal RPJMDES itu sendiri diamanatkan pasal 79 UU 6/2014 tentang Desa," kata Nata di kantornya, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Menurut Nata, maksud pernyataan Mendagri adalah ingin menyederhanakan atau memotong birokrasi pencairan dana desa dan bukan menghapus RPJMDES. "Jangan sampai pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa itu bertele-tele, makan waktu," kata dia.

Nata mengatakan, ia memahami keinginan Bappenas yang sebenarnya juga ingin memangkas birokrasi. "Sebenernya menteri Bappenas juga berniat baik, dia ingin memangkas birokrasi. Hambatan yang terjadi kemarin bukan persoalan RPJMDES," kata dia.

Hambatan itu, kata Nata, adalah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa itu sendiri dari total 74.957 desa yang ada di Indonesia.

Baca Juga: Polda Kaltim Janji Usut Tuntas Kematian Kaluhara 2

"Kita masih dengar ada aparatur desa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, atau mungkin mempunyai latar belakang pendidikan yang masih SD, SMP, kemudian rata-rata SMA," kata dia.

Oleh karena itu, Nata menegaskan, RPJMDES tak dihapus Kementerian Dalam Negeri karena merupakan amanat UU Desa.

"Kami meneruskan apa yang menjadi amanat UU. Di dalam RPJMDES itu kita mengajari yang namanya kepala desa dan perangkatnya untuk bagaimana berencana, memberdayakan masyarakat, dan sebagainya yang diamanatkan dalam UU desa itu sendiri," kata dia.