EKSPOSKALTIM, Kutim - Sengketa lahan di Kutai Timur kerap meresahkan berbagai pihak. Olehnya, perlu adanya peraturan daerah (perda) untuk mengatur pembebasan lahan.

Kutim yang banyak terdapat kasus sengketa lahan itu sering membuat banyak gesekan, terutama antara masyarakat dan perusahaan swasta.

Berdasarkan data yang ditangani Polres Kutim, sepanjang tahun 2016 tercatat 27 kasus sengketa lahan. Dari keseluruhan, kurang lebih 50 persen kasus merupakan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) pembebasan lahan DPRD Kutim, Herlang Mappatiti mengatakan, tujuan daripada perda tersebut untuk membantu meredam konflik dan permasalahan.

Masyarakat dan perusahaan banyak bersengketa karena aturan hukum yang belum mumpuni menengahi. Jika dibiarkan, persengketaan lahan bakal terus bermunculan. Dampak konflik pun tak terhindarkan.

Baca juga: Sengketa Lahan Kelompok Tani Vs KPC Belum Tuntas, Begini Sikap DPRD Kutim

"Masyarakat dan perusahaan saling klaim lahan. Mereka masing-masing memiliki alasan dan bukti yang cukup. Hal seperti itu bisa memicu konflik," kata Herlang belum lama ini.

Legislator dari fraksi Hanura ini menegaskan, klaim apapun yang dilakukan kedua belah pihak, nantinya yang menentukan hasil kebenaran ada pada jalur hukum.

"Harus menempuh jalur hukum di pengadilan," cetusnya.

Ditambahkannya, perlu ada regulasi yang mengatur tentang pembebasan lahan. Hal itu mendukung jalur perizinan pembebasan lahan di pemerintahan, sekaligus mempertegas alur penguasaan lahan.

"Sebelum semakin banyak kejadian serupa terjadi, kami dari DPRD berencana membuat perda pembebasan lahan. Semoga mampu mengurangi konflik," tukasnya (Adv).

VIDEO: Iklan Pesta Adat Pelas Tanah 2017 Kutai Timur

ekspos tv