EKSPOSKALTIM, Kutim- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutim 2016.

Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan masukan-masukan atau saran terhadap urusan penyelenggaran pemerintah, sesuai hasil pembahasan DPRD Kutim.

Seperti, dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di Kutim mencapai 1.270 jiwa, sehingga penduduk miskin pada 2016 menjadi 30.840 jiwa.

Maka untuk itu, pemerintah diharapkan lebih meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin.

"Ini juga menjadi perhatian kami, yang harusnya berkurang malah meningkat," ujar Ketua Panja Agus Aras, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Tak hanya itu, terkait penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah ADD, pemerintah hanya menyalurkan anggaran sebesar 40 persen dari total ADD yang seharusnya disalurkan.

"Konsekuensi atas kebijaksanaan pemerintah yang tidak memenuhi ADD, maka pemerintah pusat dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus," jelasnya.

"Maka untuk itu pemerintah hendaknya menganggarkan ADD paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Anggaran Khusus (DAK)," tambahnya. (adv)