EKSPOSKALTIM, Bontang - Ketua Asosiasi Penyedia Jasa Transportasi Wisata Laut (APJTWL) Bontang, Bilhogen mengatakan, pihaknya mempersilahkan aparat melakukan penindakan hukum jika menemukan bukti terkait pelanggaran yang dilakukan armada miliknya.  

Ia sangat yakin jika armada-armada pelayaran khusus wisata yang berada dalam naungannya telah memenuhi persyaratan yang ada. Sejauh ini terdapat sebanyak 59 armada kapal milik swasta tersebut. Sekadar diketahui, rute perjalanan yang biasa ditempuh oleh kapal wisata ini mulai dari Pelabuhan Tanjung Laut hingga Pantai Pasir Putih Beras Basah sejauh tiga mil dengan waktu tempuh selama tiga puluh menit.  

“Jika terbukti salah satu armadanya tak membawa seperti halnya surat ijin berlayar serta perlengkapan keselamatan silahkan tindak,” jelas Bilhogen. “Saya merasa tidak keberatan sama sekali,” sambungnya.  

Kata dia, berdiri sejak sejak 2013, Bilhogen tidak pernah mendengar adanya patroli laut atau tindakan yang di lakukan oleh pihak pemberi izin pelayaran.  

Bahkan menurutnya selama ini Dishub dan DPKP hanya memberikan sosiaisasi serta pembinaan secara persuasif kepada pemilik kapal.  

“Saya malah merasa senang jika ada penindakan di laut, sama seperti halnya di darat yang sering merazia kendaraan roda dua serta roda empat untuk menanyakan surat-surat kendaraan mereka,” tukasnya. “Kalau ditindak tidak menutup kemungkinan para pemilik kapal yang membandel akan sadar,” sambungnya.  

Jamaludin (40), salah satu pemilik kapal di Tanjung Laut  mengaku tak masalah jika ada patroli bahkan penindakan yang akan dilakukan aparat. 

Pasalnya selama ia berlayar kurang lebih dalam kurung waktu 10 tahun di kawasan laut Bontang tak pernah melihat adannya patroli yang benar-benar menindak para pemilik kapal yang tak memiliki surat-surat lengkap. “Kalau kita lengkap, buat apa kita takut kalau ada patroli,” katanya.