Kenaikan harga Dexlite berpotensi menambah ongkos angkutan dan tekanan inflasi di Kaltim, tetapi persoalan BBM subsidi yang terus memicu antrean dinilai tak akan selesai hanya dengan menambah kuota.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Kenaikan harga Dexlite berpotensi menambah tekanan terhadap biaya transportasi dan inflasi di Kalimantan Timur (Kaltim), terlebih kebutuhan solar nasional masih bergantung pada impor.
Di tengah kondisi tersebut, persoalan kelangkaan dan antrean BBM subsidi di Kaltim dinilai tidak cukup dijawab hanya dengan menambah kuota.
Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsodjo, menilai pemerintah perlu membenahi persoalan distribusi BBM dari hulu hingga tingkat SPBU.
Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor solar membuat harga BBM nonsubsidi rentan dipengaruhi kondisi nilai tukar dan situasi pasar global.
“Memang solar kita itu masih impor 60 persen dari luar negeri,” kata Purwadi kepada EksposKaltim, Rabu (3/9).
Pembangunan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan diharapkan dapat memangkas ketergantungan terhadap impor solar. Investasi proyek tersebut bahkan mencapai Rp132 triliun.
“Itukan janjinya Menteri ESDM yang diklaim bisa menghemat Rp68 triliun per tahun dari impor solar itu,” ujarnya.
Namun, selama kapasitas produksi dalam negeri tersebut belum terealisasi dan kilang belum beroperasi penuh, Indonesia menurutnya masih harus menghadapi tekanan dari pasar global. Kebutuhan impor solar tetap harus dibayar dengan valuta asing, sementara nilai dolar masih berada pada level tinggi.
“Dan itu berarti mempengaruhi terhadap kebutuhan impor solar kita ke dalam negeri dan dari luar negeri ke Indonesia,” jelasnya.
Ketergantungan terhadap impor tersebut pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan sektor energi. Kenaikan harga solar nonsubsidi dapat masuk ke dalam struktur biaya transportasi dan distribusi barang.
Purwadi menilai tekanan tersebut akan semakin terasa bagi kendaraan angkutan barang yang menggunakan Dexlite, termasuk kendaraan yang mengangkut kebutuhan pokok.
“Kalau mobil, apalagi truk-truk sembako kalau dia pakai solar subsidi, oke ya mungkin masih bisa terjangkau. Tapi kalau dia pakai Dexlite juga, bisa menjadi tekanan inflasi juga menurut saya,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah karena Kaltim memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan distribusi yang membuat biaya logistik menjadi persoalan penting.
“Sering kali saya bilang, Kaltim ini harusnya dapat privilege,” tegas Purwadi.
Kenaikan Dexlite dan Potensi Perburuan Subsidi
Ketika ditanya apakah kenaikan harga Dexlite berpotensi mendorong kendaraan diesel beralih mencari solar subsidi, Purwadi tidak memastikan bahwa kendaraan diesel pengguna Dexlite dapat memperoleh subsidi melalui jalur legal.
Namun, ia menilai potensi penyalahgunaan tetap ada apabila distribusi subsidi dilakukan secara ilegal.
“Kalau ilegal, ngetap lagi, karena ada isunya juga itu. Jadi dialihkan ke solar industri,” katanya.
Purwadi kemudian juga menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Samarinda. Ia menyebut terdapat truk yang bahkan rela menginap berhari-hari untuk mendapatkan BBM, sementara di sisi lain BBM disebut tetap tersedia di tingkat pengecer.
Kondisi tersebut, menurut Purwadi, semestinya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengaudit SPBU secara menyeluruh, bukan sekadar berfokus pada pembatasan atau penambahan kuota.
“Jadi SPBU-nya yang harus diaudit. Makanya sebenarnya masalahnya bukan di situ. Itu kan akal-akalan SPBU dan Pertamina sebenarnya,” katanya.
Ia meminta apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi, pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi. Menurutnya, pengawasan tersebut semakin penting karena kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya stabil.
“Kalau emang nggak beres, tutup. Gitu aja. Dia harus dikasih sanksi lah. Kasih tegas. Kalau tidak maka dimainin terus,” tegasnya.
Kritik Rencana DPRD Kaltim ke BPH Migas
Sebelumnya, DPRD Kaltim berencana mendatangi BPH Migas untuk meminta tambahan kuota Pertalite menyusul pembatasan kuota BBM di Balikpapan. Namun Purwadi justru mengkritik langkah tersebut.
Ia menilai persoalan BBM di Kaltim tidak cukup diselesaikan dengan meminta tambahan kuota ke pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat justru perlu datang dan melihat langsung persoalan distribusi BBM di daerah.
“Kritik saya, ajak BPH Migas, Pak Bahlil untuk berkantor setahun di Kaltim, atau di IKN. Biar dia tahu Mahulu itu ada angkutan sungai yang perlu solar,” kata Purwadi.
Purwadi bahkan mendorong pengawasan langsung dan audit terhadap seluruh SPBU di Kaltim. Ia mengusulkan pola pengawasan yang tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi melihat langsung praktik distribusi di lapangan.
“Suruh saja tongkrongin SPBU. Nyamar, nggak usah pakai bet. Audit tuh semua SPBU yang ada di Kaltim,” ujarnya.
Ditambah lagi menurutnya, antrean panjang yang terjadi di berbagai daerah sementara BBM tetap mudah ditemukan di tingkat pengecer merupakan kondisi yang perlu dijelaskan secara serius.
“Di mana-mana orang ngantri, tapi stok di pengecer penuh terus. Kan logika akal sehatnya nggak masuk akal, berarti ada yang nggak beres di situ,” katanya.
Karena itu, ia menilai persoalan utama yang harus dibongkar bukan semata-mata kekurangan kuota, melainkan potensi masalah dalam rantai distribusi.
“Tangkapin tuh yang nggak beres-beres itu. Selesai tuh masalah Kaltim,” pungkasnya.
