EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Pemkot Bontang menyiapkan skema pembiayaan bersama dengan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 15 ribu warga yang terdampak penghentian bantuan iuran dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, peserta yang terdampak merupakan kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) desil 1 hingga 5 yang didominasi pekerja sektor informal, seperti pedagang kecil, pemilik warung, pekerja salon, hingga asisten rumah tangga.
"Yang paling terdampak seperti penjual pentol dan pedagang kecil lainnya. Total yang dihentikan pusat dan provinsi sekitar 15 ribu penerima manfaat," ujar Neni.
Berdasarkan data Pemkot Bontang, sebelumnya terdapat 26.899 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat. Setelah kebijakan penghentian bantuan diberlakukan mulai Agustus 2026, sekitar 15 ribu peserta dinonaktifkan sehingga diperkirakan hanya sekitar 11.899 peserta yang masih menerima bantuan iuran dari pemerintah pusat hingga akhir tahun.
Neni menjelaskan, penghentian bantuan tersebut diterima pemerintah daerah secara mendadak sehingga ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran menjadi terbatas.
"Informasi pemutusan iuran ini kami dapat mendadak," katanya.
Saat ini, Pemkot Bontang telah mengalokasikan sekitar Rp24 miliar melalui APBD untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 56 ribu penerima manfaat melalui program PBI daerah. Namun, kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan seluruh peserta yang terdampak kembali dibiayai sepenuhnya menggunakan APBD.
Karena itu, Pemkot mengajak sekitar 30 perusahaan di Kota Bontang berpartisipasi melalui skema pembiayaan bersama. Dalam mekanisme tersebut, pemkot akan menanggung iuran sebesar Rp17.800 per peserta, sementara perusahaan diharapkan membayar sisa premi sekitar Rp20 ribu per orang.
Setiap perusahaan diproyeksikan membantu sekitar 500 peserta. Dengan skema tersebut, kebutuhan kontribusi dari masing-masing perusahaan diperkirakan sekitar Rp10 juta per bulan selama lima bulan, terhitung Agustus hingga Desember 2026.
"Kalau kita sepenuhnya menanggung, kita tidak mampu. Tapi pemerintah terus mencari solusi, salah satunya menggandeng perusahaan untuk membantu," ucap Neni.
Pemkot Bontang sendiri telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Sementara kekurangan anggaran sekitar Rp1,5 miliar diharapkan dapat dipenuhi melalui dukungan perusahaan yang berpartisipasi dalam program tersebut.
Menurut Neni, nilai kontribusi yang dibutuhkan dari masing-masing perusahaan relatif kecil apabila dibandingkan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat.
Selain menyiapkan skema pembiayaan, Pemkot Bontang juga terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan selama proses pencarian solusi berlangsung.
"Kami koordinasi terus dengan BPJS. Mencarikan solusi. Sementara mereka masih tetap bisa berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tidak boleh ada yang ditolak," tegas Neni.
