Klaim Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bahwa ekonomi Penajam Paser Utara tumbuh hingga 19,9 persen akibat pembangunan IKN mendapat respons keras dari Bupati PPU Mudyat Noor.
EKSPOSKALTIM, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mengkritik klaim Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait data pertumbuhan ekonomi yang melesat hingga 19,9 persen berkat pembangunan IKN.
Menurut Mudyat, angka fantastis tersebut tidak mencerminkan kondisi nyata Kabupaten PPU secara keseluruhan, melainkan hanya terkonsentrasi di Kecamatan Sepaku yang menjadi kawasan inti pembangunan ibu kota baru tersebut.
"Kan itu hanya bicara IKN. Bicara Sepaku saja itu, bukan PPU secara utuh," cetus Mudyat Noor menanggapi hasil kajian tersebut.
Mudyat meminta semua pihak untuk melihat realitas yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Kontras dengan angka pertumbuhan yang dipaparkan, kondisi ekonomi warga PPU di luar lingkar inti IKN justru memperlihatkan tren yang lesu.
"Sementara kita lihat yang pasti-pasti saja lah. Yang terjadi sekarang di lapangan, daya beli masyarakat justru menurun. Kami bahkan kesulitan anggaran, termasuk kesulitan untuk memperbaiki dan melaksanakan rehabilitasi jalan daerah dalam melaksanakan kegiatan," ungkapnya mengeluhkan kondisi fiskal daerah.
Ia juga menambahkan jika sektor tenaga kerja dan infrastruktur di Sepaku memang melonjak karena proyek nasional, hal itu belum merembet ke wilayah PPU lainnya. Bahkan menurut pandangannya, tren pertumbuhan ekonomi PPU tahun ini sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan di angka 19 persen itu kan di bidang tenaga kerja dan infrastruktur (proyek IKN). Sementara PPU keseluruhan kan belum menikmati itu. Itu klaim mereka saja, walau sejauh ini secara administratif Sepaku memang masih masuk wilayah PPU. Itu pandangan saya," tegas Mudyat.
Klaim Dampak Ekonomi Tahap I Otorita IKN
Sebelumnya, Otorita IKN merilis Kajian Dampak Ekonomi Pembangunan IKN Tahap I periode 2022–2024. Dalam seminar "Jumat Belajar" yang digelar Jumat (26/6/2026), Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menyebut pertumbuhan ekonomi PPU tercatat paling tinggi dan signifikan di Kalimantan Timur, yakni mencapai 19,9 persen.
Mia menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak boleh hanya diukur dari jumlah gedung yang berdiri, melainkan dari seberapa besar ekonomi wilayah bergerak dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Berdasarkan kajian OIKN, lonjakan ekonomi di PPU didorong oleh masifnya belanja pemerintah dan investasi pada sektor konstruksi yang mengubah struktur PDRB daerah. Otorita IKN mengklaim dampak tersebut mulai mengalir ke daerah penyangga lewat kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi, hingga perdagangan, yang nantinya akan diperluas melalui konsep Superhub Ekonomi Nusantara (SEN).
Namun, bagi pemerintah daerah PPU, kata Mudyat, lompatan angka di atas kertas itu dinilai masih menjadi fatamorgana yang belum menyentuh kantong belanja dan perbaikan fasilitas dasar masyarakat di luar Sepaku.
