Pemadaman listrik bergilir yang masih melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur memunculkan usulan baru dari DPRD Kaltim.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, akhirnya merespons keresahan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terus merundung wilayah Kaltim belakangan ini. Berdasarkan informasi yang ia himpun dari pihak eksekutif, Hasanuddin mengurai dua akar permasalahan utama yang memicu krisis energi ini.
Pertama, adanya kendala teknis berupa kerusakan pada sejumlah unit pembangkit listrik. Alasan kedua yang dikemukakan adalah kelangkaan pasokan batu bara.
“Kerusakan pembangkit listrik, kedua kan batu baranya juga mungkin produksinya dibatasi sehingga tidak semua ini bisa masuk,” sebutnya.
Hasanuddin menyebutkan bahwa kelangkaan ini dipicu oleh tingginya harga batu bara di pasaran serta adanya pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) yang berdampak pada menurunnya ritme produksi.
"Sebetulnya kalau maunya kita ya jangan ada mati. Tapi kalau kondisinya memang harus mati ya kita tanyanya ke PLN," ujarnya.
Menyikapi regulasi pembatasan RKB yang dinilai menjadi biang kerok kelangkaan pasokan domestik, Ketua DPRD Kaltim ini secara terang-terangan memberikan dorongan politis agar kuota produksi batu bara kembali ditingkatkan.
Ia berdalih, eskalasi produksi batu bara melalui pelonggaran RKB memiliki korelasi positif terhadap lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih dari itu, Hasanuddin berargumen bahwa peningkatan eksploitasi tersebut merupakan tameng krusial untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berpotensi memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.
“Kan itu juga salah satunya dampak sosialnya,” ucapnya.
Ketika ditanya mengenai langkah konkret DPRD mengenai kemungkinan pengurangan harga token listrik sebagai kompensasi imbas pemadaman bergilir, Hasanuddin memilih untuk tidak memberikan komitmen pasti.
"Nanti kita bicarakan lagi," tutupnya singkat menyudahi sesi wawancara.
