EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Pemerintah Kota Bontang mempercepat rencana pengembangan Pelabuhan Loktuan setelah muncul minat investasi dari pihak swasta dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain meningkatkan kapasitas pelabuhan sebagai pintu logistik dan ekspor-impor, proyek tersebut juga diharapkan mendukung pembukaan rute pelayaran Bontang–Mamuju, Sulawesi Barat, guna memperkuat distribusi pangan.

Keseriusan itu ditunjukkan melalui peninjauan langsung Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris bersama Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bontang Capt Muhammad Ridha di Pelabuhan Loktuan, Selasa (30/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan, sekaligus mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang perlu dibenahi untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan.

Agus Haris mengatakan minat investor menjadi momentum yang harus segera ditindaklanjuti dengan percepatan penyusunan kajian teknis dan pembenahan infrastruktur.

"Investor berminat menggelontorkan anggaran ratusan miliar, ini harus disambut cepat. Kajian sedang berjalan, dan infrastruktur yang rusak atau kurang bisa dibenahi," kata Agus Haris.

Ia mengungkapkan, investor yang berminat berasal dari dalam negeri dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Namun, identitas investor tersebut masih belum dapat dipublikasikan.

Menurut Agus, pengembangan Pelabuhan Loktuan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup perpanjangan dermaga agar mampu melayani kapal berukuran lebih besar untuk kegiatan ekspor dan impor.

"Potensinya sangat besar. Kalau kapal ekspor dan impor sudah bisa bersandar di Pelabuhan Loktuan, tentu akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang," ujarnya.

Selain itu, Pemkot Bontang juga menyiapkan pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai pengelola serta merancang penyediaan lahan penumpukan kontainer seluas sekitar empat hektare.

Saat ini pemerintah bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) yang akan menjadi dasar pelaksanaan proyek.

"Kami targetkan proses kajian ini selesai dalam waktu sekitar satu bulan. Semua harus memenuhi standar, baik dari sisi keamanan, kenyamanan penumpang, maupun kelancaran aktivitas bongkar muat barang," katanya.

Di sisi lain, Agus Haris menilai operasional Pelabuhan Loktuan selama ini masih berjalan secara terbatas dan belum menunjukkan pengembangan yang signifikan. Karena itu, pembenahan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan pelabuhan mengingat pelabuhan merupakan salah satu pintu keluar-masuk barang dan penumpang.

"Pelabuhan ini jadi pintu masuk dan keluar barang dan warga. Jadi harusnya bisa diperketat. Agar tidak jadi pintu masuk barang haram narkoba," tegasnya.

Selain pengembangan pelabuhan, Pemkot Bontang juga terus mendorong terbitnya izin lintasan pelayaran Bontang–Mamuju, Sulawesi Barat. Rute tersebut diharapkan tidak hanya menjadi alternatif transportasi masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi bahan pangan sehingga mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga di Bontang.

"Kalau rute Bontang-Mamuju ini terwujud, pasokan pangan akan stabil. Masyarakat tidak perlu khawatir harga pangan melambung tinggi," ucap Agus.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Bontang Capt Muhammad Ridha menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan Pelabuhan Loktuan sepanjang seluruh persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi.

Ia menilai pengembangan pelabuhan akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Sudah waktunya pelabuhan Bontang dikembangkan. Saya bisa langsung lobi ke Menteri. Apalagi semangat Pemerintah Pusat untuk mengembangkan usaha pelabuhan sangat tinggi," kata Ridha.

Meski demikian, Ridha memberikan catatan agar sejak tahap perencanaan jalur penumpang dipisahkan dari jalur kendaraan angkutan barang demi menjamin keselamatan dan kelancaran operasional pelabuhan.

"Kalau seluruh administrasi dan persyaratannya sudah terpenuhi, tentu kami mendukung. Yang penting, jalur penumpang dan angkutan barang harus dipisahkan agar operasional pelabuhan berjalan aman dan tertib," tegasnya.