EKSPOSKALTIM, Samarinda – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) tak bisa lagi dipandang sebagai persoalan satu kabupaten atau kota, demikian Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Andi Harun menegaskan sumber kebakaran di satu wilayah dapat berdampak langsung terhadap daerah lain karena asap bergerak melintasi batas administratif.

Karena itu, Andi Harun mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil peran lebih kuat dalam membangun gerakan penanganan karhutla lintas daerah, bukan sebatas koordinasi administratif melalui rapat.

“Di Samarinda lagi ada kejadian di Palaran, maka itu akan berkonstribusi kepada Balikpapan. Atau daerah Kukar di Jalan Poros-Samarinda-Bontang juga berkonstribusi pada wilayah Bontang, Samarinda, dan Kukar sendiri,” kata Andi Harun, Senin (17/8).

Menurutnya, pola penyebaran dampak tersebut membuat penanganan karhutla tidak efektif apabila masing-masing daerah hanya bergerak berdasarkan wilayah administrasinya sendiri.

“Lagi-lagi kami berharap untuk hal yang sifatnya efeknya bisa lintas daerah, sebaiknya ini memang kita menunggu arahan, ada gerakan bersama dari provinsi, khusus untuk di Samarinda,” ujarnya.

Andi Harun memastikan Pemkot Samarinda sendiri telah menyiapkan perangkat untuk menghadapi potensi karhutla. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PMK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga seluruh perangkat daerah telah disiagakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, kesiapsiagaan satu daerah dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan yang dampaknya lintas wilayah.

Bagi Andi Harun, persoalan utama bukan lagi seberapa sering pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi, melainkan seberapa jelas pembagian tugas ketika kebakaran terjadi.

BACA JUGA Kaltim Berisiko Tinggi Karhutla, 77 Hotspot Terdeteksi di Paser hingga Kutim

“Siapa mengurus apa, OPD mana, atau perangkat daerah mana bertanggung jawab apa. Kalau cuma rapat koordinasinya secara administratif, ya tidak ada membawa perubahan signifikan,” katanya.

Ia bahkan menegaskan setiap rapat koordinasi semestinya menghasilkan komitmen operasional yang jelas. Pemerintah daerah harus datang bukan hanya membawa laporan, tetapi juga menyatakan kesanggupan sekaligus kebutuhan untuk menjalankan tugas di lapangan.

Dalam konteks tersebut, Andi Harun menempatkan pemerintah provinsi sebagai pengarah sekaligus payung koordinasi bagi daerah-daerah yang menghadapi ancaman karhutla secara bersamaan.

“Pak Gubernur tinggal mengkoordinasi provinsi juga menjadi payung kita untuk melakukan gerakan bersama. Mudah-mudahan itu terjadi,” ujarnya.

Samarinda Klaim Sudah Siaga Sebelum Api Membesar

Khusus Samarinda, Andi Harun menyebut kesiapsiagaan telah dilakukan jauh sebelum munculnya kejadian kebakaran di Palaran maupun Samarinda Utara.

Ia menyebut kondisi cuaca yang dipengaruhi El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran. Situasi tersebut, menurutnya, merupakan faktor yang berada di luar kendali pemerintah sehingga yang dapat dilakukan adalah memperkuat kesiapsiagaan seluruh perangkat.

“Karena itu sesuatu yang bersifat di luar kendali kita kan, tapi semua perangkat daerah kami siap,” ujarnya.

Saat sebelumnya kebakaran terjadi di Palaran, respons pemerintah daerah disebut langsung digerakkan melalui posko yang telah disiapkan. Perangkat daerah, lurah, hingga camat bergerak melakukan koordinasi di lokasi. Ia juga menyebut keterlibatan dunia usaha menjadi bagian dari pola penanganan melalui pendekatan pentahelix yang selama ini diterapkan di Samarinda. Pola serupa juga disiapkan untuk kecamatan lainnya.

Namun, Andi Harun kembali menekankan bahwa kesiapsiagaan Samarinda tidak boleh dipisahkan dari penanganan di wilayah lain. Sebab, ketika sumber api berada di satu daerah, dampaknya dapat dirasakan masyarakat di daerah lain melalui pergerakan asap.

“Tapi sekali lagi bahwa ini tidak cukup hanya di satu wilayah tertentu. Karena ini efeknya lintas kabupaten kota,” pungkasnya.