EKSPOSKALTIM, KUTAI BARAT - Jajaran Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Kutai Barat (Kubar) menggeledah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur pada Selasa (9/6/2026).

Upaya paksa yang berlangsung selama beberapa jam di pusat pemerintahan Sendawar ini berkaitan erat dengan penyidikan dugaan kasus korupsi penyelewengan anggaran daerah.

Kasat Reskrim Polres Kubar, AKP Khairul Umam, membenarkan adanya aktivitas penggeledahan di dalam lingkungan kantor lembaga penanganan bencana tersebut.

"Benar ada penggeledahan di Kantor BPBD Kubar oleh tim Tipidkor, sekitar pukul 11.00 WITA," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa siang.

Terpisah, Kanit Idik III Tipidkor Satreskrim Polres Kubar, Aiptu M. Daud, menambahkan, tindakan hukum ini dilakukan murni demi kepentingan kelengkapan berkas penyidikan.

Aparat kepolisian menyisir area lantai satu hingga lantai dua gedung kantor dan langsung menyita sejumlah bundel dokumen penting berkaitan dengan peristiwa dugaan korupsi. "Berkas apa saja, itu belum bisa kami sampaikan," ucap Daud.

Lebih lanjut, Daud memaparkan bahwa perkara yang tengah ditangani ini menyangkut pertanggungjawaban anggaran tahun 2024, di mana salah satu item yang dibidik adalah kegiatan perjalanan dinas.

Mengenai penetapan status hukum pihak terkait, ia menegaskan bahwa tim penyidik sejatinya telah mengantongi nama oknum yang menjadi bidikan utama. "Untuk tersangka, pasti ada yang dibidik. Indikasi kerugian negara pasti ada, tapi masih dalam tahap penghitungan," tegas Daud.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat, Yudianto Rihartono, membenarkan adanya penggeledehan di Kantor BPBD Kubar.

Dia juga mengaku telah menerima surat pemberitahuan resmi sebelum polisi melakukan penggeledehan.

Ia menyatakan sikap kooperatif dan siap menghormati serta mengikuti seluruh jalannya proses hukum yang sedang bergulir.

Meski demikian, Yudianto enggan membeberkan lebih jauh mengenai substansi anggaran perjalanan dinas tahun 2024 yang kini disita polisi.

Ia berdalih baru saja menduduki jabatan sebagai kepala pelaksana di instansi tersebut, sehingga belum sepenuhnya menguasai riwayat permasalahan tata kelola keuangan pada periode sebelumnya.

"Tunggu hasil dari Polres Kubar saja, karena masih pengumpulan berkas. Saya juga kan baru di sini," pungkas Yudianto.