EKSPOSKALTIM, SAMARINDA — Beban utang Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kepada kontraktor yang mencapai sekitar Rp400 miliar akibat pelaksanaan proyek tahun anggaran 2025 lalu menjadi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini.

Di situasi saat ini, Pemkot memilih membayar kewajiban tersebut secara bertahap. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Ananta Fathurrozi, menjelaskan bahwa skema pembayaran utang tidak dapat dilakukan sekaligus lantaran harus menyesuaikan kondisi kas daerah yang tersedia.

"Karena anggaran ini kan tidak serta merta langsung dapatnya besar, jadi kami tetap mengutamakan skala prioritas,” katanya pada Ekspos Kaltim, Rabu (3/6/2026).

Sesuai arahan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, skala prioritas tersebut adalah pembayaran terhadap gaji dan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) atau tunjangan pegawai.

Menurutnya, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai menjadi kewajiban utama yang tidak boleh terganggu setiap bulan. Kondisi tersebut membuat pembayaran utang kepada pihak ketiga harus ditunda sementara hingga kemampuan kas daerah memungkinkan.

"Itu yang harus diutamakan, setiap bulannya harus terbayarkan, ya otomatis kami tunda dulu untuk pembayaran utang," katanya.

Meski demikian, Ananta menegaskan penyelesaian utang tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. Karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati pola pembayaran bertahap berdasarkan besaran nilai tagihan.

"Intinya kami fokus selesaikan pembayaran hutang mulai dari yang kecil-kecil dulu. Antara 0 sampai 50, nanti berikutnya 50 sampai 100, sampai nanti yang besar-besar," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa bahkan sejumlah program prioritas pemerintah daerah berpotensi ditunda demi memastikan kewajiban kepada pihak ketiga dapat diselesaikan.

Meski ruang fiskal daerah tertekan akibat kewajiban pembayaran utang tersebut, Pemkot Samarinda memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikorbankan.

Ananta menegaskan anggaran operasional, gaji tenaga pendidik, tunjangan pegawai, hingga kewajiban pembayaran layanan kesehatan tetap dipertahankan. Fokus belanja daerah saat ini diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

"Kami mencari yang lebih prioritas, untuk pendidikan, termasuk kesehatan kita bayar BPJS," katanya.

Terkait sumber utang yang kini menjadi beban APBD, Ananta membenarkan bahwa sebagian besar berasal dari kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025. Khususnya sektor infrastruktur yang melibatkan kontraktor.

"Tapi ada juga yang nonfisik, dan otomatis yang infrastruktur kan yang kontraktor. Dan mereka mau memahami bahwa kondisinya memang seperti itu," ujarnya.

Di tengah tekanan fiskal, Pemkot Samarinda juga menjadikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat penyelesaian utang sekaligus mencegah munculnya kewajiban baru.

"Jadi efisiensi juga arahnya ke situ," pungkasnya.