EKSPOSKALTIM, SAMARINDA — Rencana besar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memindahkan aktivitas Pelabuhan Yos Sudarso dari pusat kota menuju kawasan Palaran mulai memasuki tahap perencanaan yang lebih rinci.
Dalam paparan yang disampaikan kepada Wali Kota Samarinda, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mengungkapkan bahwa pembangunan akses jalan menuju terminal multipurpose di Palaran menjadi salah satu pekerjaan utama yang harus segera disiapkan.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan pemindahan tersebut tidak hanya mencakup terminal penumpang, tetapi juga terminal barang dan kargo yang selama ini beroperasi di Pelabuhan Yos Sudarso.
"Tadi kami paparkan untuk akses pendekat jalannya ada lima," ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Menurut Manalu, lokasi terminal penumpang tetap mengacu pada kawasan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Namun demikian, pemerintah masih harus menghitung kebutuhan pembangunan akses jalan beserta besaran anggaran yang diperlukan.
Selain terminal penumpang, pemerintah juga menyiapkan dua alternatif lokasi terminal kargo. Bahkan tidak menutup kemungkinan fasilitas tersebut digabung dengan Terminal Peti Kemas (TPK) maupun terminal penumpang agar lebih efisien.
"Cuma kami harus masukkan dulu RIPN. RIPN ini sudah kita usulkan yang di terminal Palaran dan juga di terminal penumpang," jelasnya.
Meski koridor jalan menuju kawasan pelabuhan telah ditetapkan, Dishub masih menunggu kajian teknis lebih mendalam terkait desain dan spesifikasi infrastruktur yang akan dibangun.
Salah satu tantangan yang berpotensi muncul adalah kebutuhan lahan untuk pembangunan akses jalan. Namun hingga saat ini Dishub belum dapat memastikan dampak pembebasan lahan terhadap masyarakat sekitar karena pendataan masih akan dilakukan pemerintah wilayah setempat.
Pemkot Samarinda menargetkan operasional terminal penumpang di Palaran dapat dimulai pada 2027. Target tersebut dinilai realistis lantaran sebagian besar infrastruktur sisi laut telah lebih dahulu dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat.
"Tinggal aset jalan baru nanti dilanjutkan lagi oleh APBN sisi darat dari ruang pelabuhan," ungkapnya.
Meski demikian, perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan jalan belum dapat dipastikan. Dishub saat ini masih menunggu kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang akan menghitung kebutuhan fisik jalan secara detail.
"Kami hanya membuat alternatif jalan, yang mana lebih dekat dan tidak terlalu berdampak secara sosial," katanya.
Dalam proses pemindahan pelabuhan, koordinasi juga terus dilakukan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Kementerian Perhubungan. Menurut Manalu, fasilitas sisi laut sebenarnya telah lama tersedia dan hanya membutuhkan perbaikan sebelum digunakan.
Untuk aspek pendanaan, pemerintah pusat disebut akan berperan dalam pembangunan yang menggunakan skema APBN. Sementara kebutuhan pembebasan lahan dan pengelolaan pelabuhan masih akan dibahas lebih lanjut.
Ke depan, operasional pelabuhan akan dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memperoleh konsesi dari Kementerian Perhubungan.
"Tinggal siapa yang akan mendapatkan konsesi dari Kemenhub," pungkasnya.
