Peringatan soal dampak fiskal dari Senator Sofyan Hasdam direspons Gubernur Kaltim. Hasdam menilai peran provinsi ibarat “orang tua” yang harus memastikan keberlangsungan pembangunan di daerah.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memastikan bantuan keuangan (bankeu) untuk kabupaten dan kota tetap diupayakan, meski kapasitas fiskal daerah terbatas dan sistem penganggaran telah ditutup.
Langkah ini diambil setelah muncul kekhawatiran dampak luas jika bankeu dihapus, sebagaimana disorot Anggota DPD RI Sofyan Hasdam. Rudy bahkan membuka opsi mencari celah untuk kembali membuka Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) demi mengakomodasi hasil Musrenbang.
“Saya telah menyampaikan kepada Sekretaris Daerah agar bantuan keuangan ini tetap diupayakan masuk meski kapasitas anggaran kita sangat terbatas,” ujar Rudy saat Musrenbang Kaltim di Samarinda, Kamis (30/4).
Menurut dia, komitmen tersebut menjadi respons atas usulan pemerintah kabupaten/kota yang belum seluruhnya terakomodasi karena keterbatasan ruang dalam sistem anggaran.
Rudy menegaskan pemerintah provinsi akan berupaya mencari solusi teknis agar hasil kesepakatan pembangunan daerah tetap bisa diakomodasi, termasuk dengan membuka kembali akses dalam sistem yang sebelumnya telah ditutup.
Di sisi lain, Sofyan Hasdam sebelumnya mengingatkan potensi efek domino jika bantuan keuangan provinsi ke daerah tingkat II dihentikan. Ia menilai peran provinsi ibarat “orang tua” yang harus memastikan keberlangsungan pembangunan di daerah.
“Penghapusan aliran dana bantuan keuangan provinsi tentu memicu efek domino yang merugikan, apalagi dengan adanya pembatasan belanja pegawai mulai 1 Januari,” ujar Sofyan.
Ia menjelaskan tanpa dukungan bankeu, pemerintah daerah berpotensi kesulitan menjaga keseimbangan anggaran, termasuk dalam memenuhi batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD, yang dapat berdampak pada kesejahteraan aparatur sipil negara.
Menindaklanjuti arahan gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mulai menyusun skema teknis penyaluran bankeu agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sri mengakui, dalam format awal pengusulan, tidak tersedia ruang khusus untuk bantuan keuangan. Namun, dengan adanya arahan terbaru, pemerintah daerah akan menyesuaikan mekanisme agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
“Mekanisme bantuan keuangan ini akan kami koordinasikan bersama Bappeda agar tetap tertib dan tidak bertentangan dengan regulasi,” ujar Sri.
Meski alokasi bankeu untuk 2027 masih dalam tahap pembahasan, pada 2026 bantuan keuangan provinsi telah dialokasikan untuk 10 kabupaten/kota, dengan nilai terbesar untuk Samarinda sebesar Rp311,66 miliar, disusul Berau Rp222,09 miliar dan Paser Rp213,33 miliar.
Kebijakan ini menegaskan sikap pemerintah provinsi untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah, sekaligus merespons kekhawatiran publik terhadap potensi penghapusan bantuan keuangan yang dapat berdampak luas.
1. Samarinda Rp311,66 miliar
2. Berau Rp222,09 miliar
3. Paser Rp213,33 miliar
4. Balikpapan Rp139,18 miliar
5. Bontang Rp Rp88,85 miliar
6. Penajam Paser Utara Rp62,99 miliar
7. Kutai Kartanegara Rp 50,32 miliar
8. Kutai Timur Rp27,49 miliar
9. Kutai Barat Rp5 miliar
10 Mahakam Ulu Rp5 miliar. (Ant)
.jpg)
.jpg)
