EKSPOSKALTIM, Samarinda – Polresta Samarinda menyiagakan kekuatan penuh sebanyak 1.079 personel gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026. Fokus pengamanan akan dipusatkan pada titik-titik vital pusat pemerintahan, yakni Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Polisi menyebutnya sebagai langkah preventif yang diambil guna menjamin kondusivitas kota, meski hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan resmi yang masuk ke meja petugas. Penyiagaan ribuan aparat dilakukan berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan yang terdeteksi sejak dini.

Kepala Seksi Humas Polresta Samarinda, Ipda Arie Soeharyadi memerinci komposisi pasukan terdiri dari 919 personel Polri dan 160 unsur instansi samping, mulai dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga tim medis.

BACA JUGA Demo 21 April di Kaltim: Ribuan Warga Serukan Setop Dinasti Politik

"Kami berkomitmen mengedepankan pola pengamanan yang persuasif dan humanis. Larangan penggunaan senjata api (senpi) berlaku mutlak bagi seluruh aparat yang bertugas di lapangan," tegas Ipda Arie.

Menghadapi potensi eskalasi massa, kepolisian telah merancang skenario rekayasa arus lalu lintas di sekitar ruas jalan protokol pusat pemerintahan. Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoaks yang beredar.

Meski menjamin hak demokrasi warga untuk menyampaikan aspirasi, pihak kepolisian menegaskan akan tetap waspada terhadap potensi penyusup yang ingin memicu kericuhan. Petugas siap mengambil tindakan tegas sesuai prosedur hukum jika aksi yang semula damai berubah menjadi anarkis.

4.000 masa turun aksi

Sedikitnya 4.075 warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 21 April 2026 mendatang. Massa akan menyasar dua titik utama, yakni kantor DPRD Kaltim di Karang Paci dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan murni inisiatif masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia membantah keras isu yang menyebutkan aksi ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang kalah dalam kontestasi Pilgub 2024 lalu.

"Tidak ada itu barisan sakit hati. Pilkada sudah selesai, tidak ada lagi kubu kalah atau menang. Ini murni demi kepentingan masyarakat yang sedang kecewa dengan kebijakan Gubernur," ujar Erly, Senin (13/4/2026).

BACA JUGA Renovasi Rp 25 Miliar Rumah Dinas Gubernur Kaltim, Rudy: TV, Toilet, Sofa Sudah Tak Layak

Erly menambahkan aliansi ini bahkan diikuti oleh sejumlah pihak yang sebelumnya mendukung Gubernur pada Pilkada lalu. Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa keresahan terhadap jalannya pemerintahan saat ini telah meluas di berbagai elemen masyarakat.

Dalam aksi mendatang, aliansi tersebut akan membawa sejumlah tuntutan krusial, salah satunya adalah seruan untuk menghentikan praktik dinasti politik dan nepotisme di Bumi Etam. "Tuntutannya banyak, termasuk hal-hal yang sedang viral. Intinya, stop dinasti dan nepotisme di Kaltim," tegasnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 44 organisasi dari berbagai elemen masyarakat yang menyatakan sepakat bergabung dalam aksi akbar ini. Jumlah massa diprediksi masih akan terus bertambah menjelang hari pelaksanaan. Pihak aliansi memastikan koordinasi terus diperkuat guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan sesuai rencana.