Lebih dari 4 ribu warga dikabarkan siap mengepung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim dalam aksi besar yang membawa tuntutan penghentian nepotisme dan dinasti politik.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Tercatat sebanyak 4.075 warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 21 April 2026 mendatang. Massa aksi akan menyasar dua titik utama, yakni kantor DPRD Kaltim di Karang Paci dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan murni inisiatif masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia membantah keras isu yang menyebutkan aksi ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang kalah dalam kontestasi Pilgub 2024 lalu.
"Tidak ada itu barisan sakit hati. Pilkada sudah selesai, tidak ada lagi kubu kalah atau menang. Ini murni demi kepentingan masyarakat yang sedang kecewa dengan kebijakan Gubernur," ujar Erly, Senin (13/4).
Erly menambahkan aliansi ini bahkan diikuti oleh sejumlah pihak yang sebelumnya mendukung gubernur pada Pilkada lalu. Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa keresahan terhadap jalannya pemerintahan saat ini telah meluas di berbagai elemen masyarakat.
Dalam aksi mendatang, aliansi tersebut akan membawa sejumlah tuntutan krusial, salah satunya adalah seruan untuk menghentikan praktik dinasti politik dan nepotisme di Bumi Etam.
"Tuntutannya banyak, termasuk hal-hal yang sedang viral. Intinya, stop dinasti dan nepotisme di Kaltim," tegasnya.
Hingga saat ini, kata dia, tercatat sudah ada 44 organisasi dari berbagai elemen masyarakat yang menyatakan sepakat bergabung dalam aksi akbar ini. Jumlah massa diprediksi masih akan terus bertambah menjelang hari pelaksanaan. Pihak aliansi memastikan koordinasi terus diperkuat guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan sesuai rencana.
Belum Ada Pemberitahuan
Polda Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan hingga kini belum menerima laporan atau pemberitahuan resmi terkait rencana aksi. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, mengungkapkan bahwa kejelasan administratif mengenai jumlah estimasi massa maupun penanggung jawab aksi tersebut belum terdata.
"Baik di tingkat Polda Kaltim maupun Polresta Samarinda, sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi. Sehingga estimasi massa juga belum tahu, bahkan penanggung jawab acara tersebut juga belum menyatakan dirinya," ujar Yuliyanto di Balikpapan, Minggu (12/4/2026).
Meski belum ada pemberitahuan formal, kepolisian tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan pola pengamanan proporsional. Yuliyanto menegaskan pengamanan akan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan pengerahan kekuatan yang cukup dan tidak berlebihan.
"Pelayanan unjuk rasa dari Polri dengan kekuatan yang cukup, semua unsur kepolisian bertugas sesuai porsinya masing-masing," tambahnya.
Mantan Kapolres Kulonprogo ini juga menegaskan bahwa kepolisian tidak melarang penyampaian aspirasi di muka umum selama tetap berada dalam koridor hukum dan menjaga ketertiban umum. Namun, ia mengingatkan para koordinator aksi untuk bertanggung jawab penuh terhadap jalannya kegiatan. Selain keamanan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan pasca-aksi.
"Masyarakat silakan unjuk rasa, laksanakan dengan tertib, tidak melanggar aturan, dan tidak mengganggu ketertiban umum," tegas Yuliyanto.
Di akhir, Polda Kaltim mengimbau agar massa aksi segera memenuhi kewajiban administratif sesuai undang-undang yang berlaku guna memudahkan koordinasi pengamanan di lapangan.
