EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Pemerintah Kota Bontang mengusulkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 300 unit rumah kepada pemerintah pusat sebagai upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan langkah tersebut dilakukan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Jadi kita memanfaatkan dengan APBD kita yang turun ini, kita berupaya maksimal untuk minta program-program pusat,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Selain mengusulkan 300 unit rumah ke pemerintah pusat, Pemkot Bontang juga mengajukan 80 unit rumah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Neni, bantuan dari pemerintah pusat umumnya difokuskan pada komponen dasar hunian seperti atap, lantai, dan dinding, dengan nilai sekitar Rp20 juta per unit.

“Memang kalau pemerintah pusat itu hanya atap, lantai, dinding yang nilainya sekitar 20 juta. Tidak apa-apa. Nanti itu akan diseragamkan bagaimana modelnya supaya bisa bagus,” katanya.

Di sisi lain, program perbaikan RTLH melalui APBD tetap berjalan dengan penyesuaian. Awalnya, pemerintah merencanakan perbaikan 10 unit rumah dengan anggaran Rp500 juta, namun realisasinya diperkirakan hanya sekitar tujuh unit.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, Usman, menjelaskan penyesuaian tersebut disebabkan adanya komponen perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program.

“Bukan berkurang, tetapi disesuaikan karena ada komponen perencanaan dan pengawasan,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot juga menyiapkan bantuan stimulan melalui anggaran daerah sebesar Rp600 juta untuk perbaikan 30 unit rumah, dengan nilai sekitar Rp20 juta per unit.

Lebih lanjut, Neni mengungkapkan bahwa pemerintah juga tengah mengevaluasi program pembangunan hunian tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prototipe rumah yang dibangun belum seragam.

“Yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi ada yang besar, ada yang kecil,” tuturnya.

Selain aspek fisik bangunan, pemerintah juga menaruh perhatian pada sanitasi lingkungan. Penyediaan jamban keluarga menjadi fokus utama dalam setiap program perbaikan rumah.

“WC-nya harus ada. Saya tidak mau ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga, karena sanitasi penting untuk mencegah stunting,” tegasnya.