EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pentingnya standarisasi dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat, menyusul hasil evaluasi program sebelumnya yang dinilai belum seragam.

Hal itu disampaikannya saat meninjau pembangunan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan Bontang Lestari, Jumat (27/3/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Neni mengungkapkan bahwa prototipe rumah yang dibangun pada tahun 2025 memiliki perbedaan ukuran dan bentuk, sehingga ke depan perlu adanya standar yang sama.

“Ingin mengevaluasi yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi ada yang besar, ada yang kecil,” ujarnya.

Menurutnya, keseragaman model hunian penting agar kualitas rumah tetap terjaga, meskipun dibangun dengan anggaran terbatas.

“Tidak apa-apa, nanti itu akan diseragamkan bagaimana modelnya supaya bisa bagus,” tambahnya.

Saat ini, di kawasan Bontang Lestari terdapat 12 unit rumah yang menjadi bagian dari program pembangunan hunian. Pemerintah Kota Bontang juga terus berupaya mengoptimalkan pembangunan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Untuk tahun ini, Pemkot Bontang mengusulkan pembangunan 300 unit rumah layak huni ke pemerintah pusat serta 80 unit ke pemerintah provinsi. Selain itu, melalui anggaran daerah dialokasikan sekitar Rp600 juta untuk pembangunan 30 unit rumah.

Selain aspek fisik bangunan, Neni menekankan pentingnya sanitasi dalam setiap hunian. Ia memastikan bahwa setiap rumah harus memiliki fasilitas dasar yang memadai, termasuk jamban keluarga.

“WC-nya harus ada, saya tidak ingin ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga. Karena sanitasi penting untuk mencegah stunting,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Neni juga mengingatkan warga agar menjaga dan merawat rumah yang telah diperbaiki, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

“Saya minta rumah yang sudah bagus ini dijaga dan dirawat. Terapkan pola hidup bersih, jangan buang sampah sembarangan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap air bersih.

“Pemerintah harus hadir memberikan solusi konkret bagi kebutuhan dasar masyarakat,” tutupnya.