KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Banjarmasin dengan memeriksa sejumlah saksi dari pihak perusahaan.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Dalam proses tersebut, KPK memanggil dua saksi dari pihak perusahaan, yakni FWW selaku pegawai dan WP selaku konsultan pajak PT Energi Batubara Lestari.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (10/4).
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses pengajuan dan pencairan restitusi pajak yang menjadi objek perkara.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di KPP Madya Banjarmasin.
Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Kepala KPP Mulyono bersama seorang aparatur sipil negara dan pihak swasta.
Sehari kemudian, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Mulyono (MLY), pegawai pajak Dian Jaya Demega (DJD), serta Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor (VNZ).
KPK mengungkap perkara ini berkaitan dengan dugaan permintaan uang apresiasi dalam pengurusan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).
Perusahaan tersebut mengajukan restitusi PPN tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar. Hasil pemeriksaan menemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar, sehingga nilai restitusi mencapai Rp48,3 miliar.
Penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri peran pihak-pihak lain dalam proses tersebut.
