Di tengah dorongan efisiensi anggaran, belanja Rp25 miliar untuk fasilitas gubernur Kalimantan Timur justru menuai kritik, menyusul munculnya rincian puluhan item pengadaan yang dianggap tidak mendesak.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Alokasi anggaran senilai Rp25 miliar yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur untuk fasilitas pimpinan daerah pada tahun anggaran 2025 menuai kritik tajam. Dana jumbo tersebut diketahui tersebar ke dalam 57 item pekerjaan guna mempercantik rumah dinas jabatan serta kantor gubernur dan wakil gubernur Kaltim.
Berdasarkan data Inaproc Kaltim, anggaran tersebut menyasar sejumlah proyek fisik dan pengadaan barang. Beberapa di antaranya meliputi rehabilitasi kantor gubernur senilai Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur Rp3 miliar, hingga perbaikan ruang kerja wakil gubernur Rp1,2 miliar.
Tak berhenti di situ, pos anggaran ini juga mencakup belanja mebel hampir Rp1 miliar, pengadaan videotron Rp700 juta, hingga fasilitas kebugaran berupa interior ruang fitnes dan biliar sebesar Rp195 juta. Bahkan, muncul angka Rp600 juta untuk alat dapur dan Rp195 juta demi pengadaan akuarium air laut di rumah jabatan.
Kebijakan ini lantas memicu reaksi keras dari Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo. Ia menilai rencana tersebut kontradiktif dengan semangat efisiensi yang didengungkan pemerintah pusat.
“Efisiensi ini seperti jauh panggang dari api. Setelah sebelumnya ada pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar yang kami anggap ugal-ugalan, kini muncul lagi kejutan anggaran Rp25 miliar dengan puluhan item fasilitas,” ujar Purwadi.
Purwadi mempertanyakan apakah siklus renovasi besar-besaran ini akan menjadi ritual tahunan atau lima tahunan setiap pergantian pimpinan. Ia mendesak agar data anggaran pejabat sebelumnya dibuka sebagai pembanding agar masyarakat bisa menilai secara objektif siapa yang paling boros dalam menggunakan dana daerah.
Pertanyakan Urgensi Pengadaan
Ia juga menyoroti skala prioritas pembangunan yang seharusnya lebih menyentuh kepentingan rakyat daripada sekadar kemewahan fasilitas kantor dan hunian pimpinan. Purwadi menyentil apakah marwah seorang pejabat akan turun jika tetap menggunakan fasilitas atau barang peninggalan pejabat sebelumnya.
“Jangan sampai ini hanya sekadar proyek pengadaan. Harus ditelisik siapa yang mendapat proyek-proyek ini, jangan sampai hanya berputar di lingkaran tertentu saja. Gubernur pernah berkata satu rupiah pun harus bermanfaat untuk rakyat, silakan itu dibuktikan,” tegasnya.
Purwadi mengingatkan bahwa penganggaran ini berkaitan erat dengan public trust (kepercayaan publik).
Di saat Pemprov gencar mengejar pajak dari rakyat, kata dia, penggunaan dana tersebut untuk hal yang dinilai hedonis justru akan menggerus kepercayaan masyarakat.
Ia juga meminta pihak Inspektorat untuk bekerja lebih ketat dalam melakukan audit internal agar tidak terjadi "kecolongan" seperti kasus pengadaan kendaraan dinas sebelumnya.
“Jangan sampai kita ini dibicarakan bukan karena prestasi, melainkan karena sensasi anggaran. Saya berharap gubernur bisa mencontoh gaya lobi pembangunan infrastruktur daerah lain. Ingat, rakyat sudah bayar pajak, jangan sampai ujungnya hanya dipakai untuk pemborosan,” pungkas Purwadi.
Klarifikasi Wakil Gubernur Seno
Setelat sempat menyebut lumrah dan wajar, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, memberikan klarifikasi secara mendalam terkait isu anggaran fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah yang mencapai lebih dari Rp25 miliar dalam APBD 2025. Seno menegaskan bahwa alokasi tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan pemeliharaan aset negara.
Seno menyampaikan permohonan maaf jika penjelasan sebelumnya memicu kesan kurang pas di masyarakat. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi bangunan yang sudah berusia puluhan tahun guna mendukung tugas pelayanan publik.
"Rumah jabatan dan ruang kerja Gubernur serta Wakil Gubernur adalah aset negara. Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan sistem keamanan, ruang operasional, serta perlengkapan pendukung kegiatan resmi seperti penerimaan tamu daerah dan koordinasi pembangunan," ujar Seno Aji.
Ia merincikan bahwa total anggaran Rp25 miliar lebih itu tersebar dalam puluhan item belanja. Selain rumah dinas, dana tersebut juga mencakup rehabilitasi ruang kantor gubernur dan biaya operasional harian agar fasilitas tetap fungsional bagi pimpinan daerah dalam melayani masyarakat.
Lebih lanjut, Seno menjelaskan bahwa rumah jabatan tersebut bersifat terbuka untuk rakyat. Ia mencontohkan momen Idulfitri di mana ribuan warga bebas berkunjung untuk bersilaturahmi. "Itu menunjukkan bahwa rumah ini benar-benar menjadi rumah rakyat, bukan sekadar tempat tinggal pejabat," imbuhnya.
Terkait mekanisme penganggaran, Seno memastikan seluruh proses telah mengikuti standar penyusunan APBD yang transparan. Usulan dimulai dari SKPD terkait, dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga disetujui oleh DPRD Provinsi dalam KUA-PPAS.
"Seluruh proses ini diaudit dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan. Kami sangat terbuka dengan masukan dan pengawasan masyarakat agar setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kemajuan Kalimantan Timur," pungkasnya.
