Pengelolaan Mal Lembuswana memasuki babak baru. Pemprov Kaltim menyiapkan skema lelang terbuka untuk menggantikan kerja sama lama yang akan berakhir pada Juli 2026.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mematangkan mekanisme lelang pengelolaan Mal Lembuswana di Samarinda, seiring akan berakhirnya kerja sama bangun guna serah (BGS/BOT) selama 30 tahun pada 26 Juli 2026.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan saat ini pengelolaan mal masih berada di tangan PT Cipta Sumena Indah Satresna. “Begitu kontrak berakhir, seluruh aset bangunan dan lahan akan kembali sepenuhnya ke tangan pemerintah daerah,” ujarnya, dikutip Sabtu (28/3).
Pemprov Kaltim menegaskan tidak akan otomatis melanjutkan pola kerja sama lama. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan skema baru yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam rencana tersebut, perusahaan daerah (perusda) akan dilibatkan untuk merancang konsep kemitraan baru, termasuk pola kerja sama yang lebih menguntungkan bagi pemerintah.
“Kami akan meminta perusda mengatur konsep kerja samanya agar kontribusi terhadap pendapatan daerah bisa lebih maksimal,” kata Seno.
Untuk menentukan pengelola baru, pemerintah akan membuka proses seleksi melalui mekanisme tender terbuka. Seluruh calon mitra, baik swasta maupun investor, disebut memiliki kesempatan yang sama.
“Siapa pun boleh ikut, sepanjang memberikan penawaran terbaik dan paling menguntungkan bagi Kalimantan Timur,” ujarnya.
Selain menyiapkan aspek administratif, Pemprov Kaltim juga tengah mengevaluasi konsep pengelolaan mal agar tetap relevan dengan tren ritel saat ini.
Kajian tersebut mencakup potensi pasar hingga kemungkinan pengembangan fungsi baru untuk meningkatkan daya tarik kawasan.
Menurut Seno, langkah ini juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk membuka ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Mal Lembuswana diharapkan tetap menjadi pusat ekonomi yang produktif dan kompetitif di Samarinda,” ujarnya.
Saat ini, keputusan final terkait skema pengelolaan baru masih dalam pembahasan internal lintas instansi di lingkungan Pemprov Kaltim. (Ant)
.jpg)
.jpg)