PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Skor Demokrasi Kaltim Anjlok, Peringkat Nasional Turun Tajam

Home Berita Skor Demokrasi Kaltim Anj ...

Skor demokrasi Kalimantan Timur jeblok pada penilaian 2024, turun 1,59 poin dan membuat peringkat nasionalnya merosot dari posisi empat ke 14, memunculkan alarm soal melemahnya kebebasan sipil, hak politik, dan fungsi lembaga demokrasi di daerah. 


Skor Demokrasi Kaltim Anjlok, Peringkat Nasional Turun Tajam
Massa mahasiswa saat demonstrasi di depan Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (30/9). Foto: IDN Times

EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan tren yang tidak menggembirakan. Meski masih masuk kategori “Tinggi” dengan skor 80,69, nilai tersebut turun 1,59 poin dari tahun sebelumnya.

Penurunan ini membuat posisi Kaltim merosot dari peringkat keempat menjadi ke-14 nasional. Kesbangpol Kaltim membahas temuan tersebut dalam forum klarifikasi dan evaluasi pada Rabu (10/12/2025).

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, menyebut IDI sebagai cermin kesehatan demokrasi daerah yang harus dijaga jika Kaltim ingin mencapai visi generasi emas. Data Kesbangpol menunjukkan melemahnya tiga aspek utama. Yaitu, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan fungsi lembaga demokrasi.

Beberapa indikator turun cukup dalam. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik anjlok dari 100 menjadi 61,82. Kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat merosot dari 82,30 menjadi 66,07.

Hak memilih dan dipilih turun dari 97,97 menjadi 89,11. Indikator kesetaraan gender melemah dari 90,94 menjadi 80,98, dan netralitas penyelenggara pemilu bergeser dari 77,27 ke 68,18.

Fatimah menilai situasi ini sebagai alarm yang tidak bisa diabaikan. Ia menekankan perlunya upaya bersama untuk memperkuat partisipasi publik, khususnya pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas.

“Penurunan ini tentu menjadi catatan serius bagi kita semua. Dibutuhkan langkah-langkah kolaboratif untuk memperkuat partisipasi publik dan menjaga nilai-nilai demokrasi di Kalimantan Timur,” ujarnya, dikutip dari Bontang Post.

Kesbangpol berharap hasil IDI dapat menjadi acuan pembangunan politik agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi.


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :
Berikutnya :