Di tengah status Kalimantan Timur sebagai lumbung migas nasional, masyarakat justru harus membeli Pertamax lebih mahal dibandingkan warga di Pulau Jawa. Ironi yang harus dijelaskan secara transparan oleh pemerintah dan Pertamina.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di Kalimantan Timur tercatat lebih tinggi dibanding sejumlah provinsi di Pulau Jawa, meski provinsi ini merupakan salah satu daerah penghasil sekaligus pengolah minyak dan gas terbesar di Indonesia.
Berdasarkan daftar harga BBM terbaru PT Pertamina Patra Niaga per Juli 2026, harga Pertamax di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur dipatok Rp16.250 per liter. Sementara di Kalimantan Timur mencapai Rp16.650 per liter atau lebih mahal Rp400 per liter.
Perbedaan harga tersebut menjadi sorotan karena Kalimantan Timur selama ini dikenal luas sebagai salah satu lumbung migas nasional. Wilayah ini menjadi lokasi sejumlah blok migas strategis, termasuk Blok Mahakam, serta memiliki Kilang Balikpapan yang merupakan salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia.
Dosen Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai kondisi tersebut sebagai ironi yang sulit diterima masyarakat.
"Yang tidak masuk akal adalah ketika daerah penghasil, daerah tempat mengebor minyak, tiba-tiba harganya lebih mahal dibanding tempat lain," kata Purwadi kepada Ekspos Kaltim, Rabu (1/7).
Menurut Purwadi, pemerintah maupun Pertamina perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab perbedaan harga tersebut.
Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui bagaimana kebijakan penetapan harga BBM diterapkan, termasuk besaran dana yang diperoleh negara dari harga BBM dan pemanfaatannya.
"Pertamina atau Kementerian ESDM harus transparan. Terkumpul berapa ratus miliar atau triliun dari kebijakan harga itu, lalu dikembalikan ke daerah berapa persen, dipakai untuk apa saja. Itu yang harus dijelaskan kepada publik," ujarnya.
Ia mengingat kembali kebijakan pemerintah pada periode sebelumnya ketika harga BBM dinaikkan dan pemerintah secara terbuka menyampaikan besaran penghematan yang diperoleh beserta alokasi anggarannya untuk berbagai program publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga bantuan sosial.
Menurutnya, keterbukaan serupa semestinya juga diterapkan dalam kebijakan harga BBM saat ini karena bahan bakar merupakan kebutuhan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sama seperti listrik dan air bersih.
Purwadi juga mempertanyakan alasan apabila kebijakan penyamaan harga BBM tidak dapat diterapkan di Kalimantan Timur.
"Tidak masuk akal jika penyeragaman harga tidak bisa diterapkan dengan alasan merugikan perusahaan," tegasnya.
Ia menilai selisih Rp400 per liter memang tampak kecil jika dilihat secara individu. Namun, apabila dikalikan dengan total konsumsi masyarakat Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, nilainya akan menjadi sangat besar.
"Secara personal mungkin tidak seberapa. Tetapi ketika diakumulasikan menjadi kebutuhan seluruh masyarakat Kaltim dalam periode tertentu, nilainya sangat besar. Karena itu pemerintah daerah harus mempertanyakan kebijakan ini secara langsung kepada Pertamina," katanya.
Purwadi juga meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada alasan bahwa unit Pertamina di Balikpapan hanya berstatus sebagai operator.
"Jangan dialihkan bahwa Pertamina Balikpapan hanya sebagai operator. Operator juga harus memikirkan usulan yang sesuai dengan karakter daerah. Kasihan masyarakat Kaltim," ujarnya.
Selain persoalan harga BBM, Purwadi menilai Kalimantan Timur masih menghadapi paradoks sebagai daerah kaya sumber daya alam. Menurutnya, masih banyak wilayah pedalaman yang belum menikmati infrastruktur memadai, layanan kesehatan yang merata, maupun pasokan listrik yang andal.
"Bahan bakar, listrik, air bersih, jalan, itu jantung pertumbuhan ekonomi. Kalau kebutuhan dasar masyarakat saja belum terpenuhi dengan baik, maka pemerintah harus mengevaluasi kebijakannya," katanya.
Ia pun berharap Pertamina maupun Kementerian ESDM memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai dasar penetapan harga BBM di setiap daerah.
Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, perbedaan harga BBM antardaerah dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan biaya distribusi di masing-masing wilayah.
Mulai 1 Juli 2026, Pertamina juga menurunkan harga sejumlah BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Namun harga Pertamax (RON 92) tetap dipertahankan di level Rp16.250 per liter di wilayah Jawa, sedangkan di Kalimantan Timur berada pada level Rp16.650 per liter.
.jpeg)
.png)
.jpeg)