Samarinda, EKSPOSKALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunda penyaluran penyertaan modal sebesar Rp50 miliar ke tiga BUMD hingga akhir 2025. Keputusan diambil dengan alasan sederhana, masa jabatan direksi saat ini hampir berakhir.

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan pemprov memilih menunggu susunan direksi yang baru agar alokasi modal sejalan dengan visi dan rencana bisnis pengurus baru. “Kami ingin mengukur visi direksi baru. Setelah mereka definitif, baru dibahas lebih lanjut terkait alokasi dan besaran modal yang akan disalurkan,” kata Sri Wahyuni usai rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dikutip dari ANTARA, Sabtu (27/9).   

Dana itu sejatinya akan disalurkan ke tiga entitas daerah. PT Migas Mandiri Pratama, PT Kaltim Melati Bhakti Satya, dan PT Ketenagalistrikan Kaltim. Namun, rincian pembagian per perusahaan belum ditetapkan.

Sri Wahyuni juga menegaskan mekanisme penyertaan modal akan disusun agar bersifat akuntabel dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Artinya, alur, tujuan penggunaan, dan pengawasan harus jelas sebelum uang bergerak.

Di DPRD, muncul catatan soal komunikasi. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut ada miskomunikasi antara Komisi II, yang membidangi BUMD, dan TAPD dalam pembahasan awal. “Setelah diklarifikasi dalam rapat, ternyata sudah pernah dibahas pada penyusunan APBD Murni 2025 tahun lalu. Hanya eksekusinya yang ditunda,” ungkap Hasanuddin.

DPRD meminta agar sebelum pencairan dilakukan, dilakukan pembahasan lanjutan dengan komisi terkait. Intinya, dana boleh besar, tapi DPRD ingin memastikan arah investasi jelas, pengurus bertanggung jawab, dan publik tidak sekadar menyaksikan angka berpindah tanpa kontrol.