Banjarmasin, EKSPOSKALTIM – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih tergolong Kota Kotor. Itu, berdasarkan kriteria penilaian Adipura 2025.

“Penilaian Adipura yang baru benar-benar serius, sesuai kondisi lapangan,” ujarnya saat kunjungan kerja pengendalian karhutla 2025 di Banjarbaru, Kamis (7/8).

Hanif menegaskan Adipura 2025 tak lagi sekadar simbol kota bersih. Verifikasi dilakukan dengan menilai tata kelola sampah secara menyeluruh. “Kalsel harus serius mengelola sampah. Saat ini, sebagian besar kabupaten/kota di sini masih berada pada standar Kota Kotor,” katanya.

Ia mengingatkan jika sampah di hulu tidak ditangani dengan baik, daerah jangan berharap meraih penghargaan tersebut. Tantangan penilaian kali ini, menurutnya, cukup berat.

Meski begitu, Hanif yang juga putra daerah Kalsel, menyatakan KLH siap membantu jika Pemprov Kalsel membutuhkan dukungan. “Jangan sampai Kalsel tidak mendapat Adipura sama sekali. Kali ini penilaian bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menilai pengelolaan sampah yang baik,” ujarnya.

Berdasarkan ketentuan baru KLH, Adipura kini menjadi indikator strategis tata kelola persampahan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Penilaian mencakup tiga aspek: sistem pengelolaan sampah dan kebersihan (50 persen), anggaran serta kebijakan daerah (20 persen), dan kesiapan SDM serta infrastruktur pendukung (30 persen).

Konsep ini menekankan pengurangan sampah dari sumbernya, memperkuat peran masyarakat, dan mendorong sistem pemilahan serta daur ulang yang lebih progresif.