Bontang, EKSPOSKALTIM – Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, angka stunting di Bontang tercatat sebesar 21,7%. Target dalam RPJMD 2025 adalah menurunkannya menjadi 21%.
Namun, hasil timbang serentak Mei 2025 menunjukkan dari 10.056 balita yang dipantau, sebanyak 1.754 atau 17,44% mengalami stunting. Menyikapi data ini, Pemkot Bontang menggelar rapat koordinasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta pelatihan pengisian data Aksi Bangda di Auditorium 3D, Jalan Awang Long, Bontang Utara.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran. Ia menyebut kegiatan ini menjadi momen konsolidasi lintas sektor, dari penuntasan masalah data, strategi intervensi, hingga sinkronisasi program penanggulangan stunting dan kemiskinan.
Strategi nasional yang dibahas meliputi upaya menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan persiapan kehidupan berkeluarga, menjamin asupan gizi, memperbaiki pola asuh, memperluas layanan kesehatan, serta memperbaiki akses air bersih dan sanitasi. Seluruhnya ditujukan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
Agus menyebut target nasional pada 2025 adalah menurunkan angka stunting hingga 18%. Menurutnya, tanpa keseriusan sejak sekarang, angka stunting akan tetap tinggi dan berdampak pada tingginya jumlah warga miskin.
“Pemerintah harus turun langsung, mengecek ke lapangan, memastikan bahwa data itu nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Rapat juga menyoroti lima pilar strategi nasional:
Penguatan komitmen dan kepemimpinan di seluruh tingkat pemerintahan;
Peningkatan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat;
Konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di semua sektor;
Peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
Penguatan sistem data, informasi, riset, dan inovasi.
Poin ketiga disebut sejalan dengan program prioritas Presiden, seperti pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil.
Agus berharap hasil rapat ini menjadi rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan, perbaikan data, serta intervensi yang lebih terarah dan konvergen oleh semua pemangku kepentingan.

