EKSPOSKALTIM, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Nusantara (YLKN) buka suara terkait kisruh BBM Pertamina yang diduga menjadi pemicu mogoknya sejumlah kendaraan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Sejak akhir Maret lalu, berbagai laporan bermunculan dari pemilik kendaraan roda dua dan roda empat yang mendadak mogok usai mengisi BBM di SPBU Pertamina, terutama di wilayah Balikpapan, Samarinda, Kukar, Bontang, dan Kutim.

Merespons keresahan warga, Gubernur Kaltim Rudy Masud bersama aparat kepolisian dan perwakilan Pertamina menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU.

Dalam sidak itu, mereka menyimpulkan bahwa kualitas BBM yang beredar telah memenuhi standar. Gubernur Rudy bahkan menyebut bahwa mogoknya kendaraan kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya perawatan oleh para pemilik kendaraan, bukan karena kualitas BBM.

YLKN: Jangan Anggap Masyarakat Bodoh

Pernyataan tersebut sontak menuai reaksi keras dari Ketua YLKN Balikpapan, Piatur Pangaribuan. Ia menilai respons pejabat dan aparat terlalu lambat alias "kesiangan" dalam menangani permasalahan yang terjadi.

“Sidak harusnya dilakukan saat laporan mogok sedang marak, bukan setelahnya, saat stok BBM kemungkinan besar sudah diganti,” kritik Piatur, Jumat (11/4).  

“Sekarang tentu aman, stok sudah baru. Jangan perlakukan masyarakat Kaltim seperti tidak tahu apa-apa. Hentikan sandiwara yang tidak lucu ini.”

Piatur juga menyayangkan sikap para pejabat yang justru terkesan menyalahkan masyarakat. Menurutnya, menyudutkan warga dengan alasan tidak merawat kendaraan adalah bentuk minimnya empati dari pejabat terhadap kondisi warga yang sudah cukup sulit.

“Pejabat-pejabat ini seharusnya menunjukkan empati, bukan malah menyalahkan rakyat. Masyarakat sedang susah,” tegasnya.

Siapkan Langkah Hukum

Piatur juga menyoroti catatan panjang persoalan yang berkaitan dengan Pertamina di Kaltim. Ia menyinggung kembali kasus pencemaran minyak di Teluk Balikpapan beberapa tahun lalu yang disebabkan oleh kebocoran pipa milik Pertamina.

“Saat itu mereka juga sempat membantah, padahal jelas terjadi pencemaran. Ujung-ujungnya banyak pejabat Pertamina yang akhirnya dicopot,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung antrean BBM yang hampir setiap tahun menghantui warga. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap Pertamina terus merosot. Dan, insiden mogok massal ini memperburuk citra perusahaan pelat merah tersebut.

YLKN pun kini tengah mempertimbangkan upaya hukum. “Kami akan laporkan ke Polresta. Dugaan penipuannya akan kami proses pidana, dan langkah perdata bisa menyusul. Polisi harus menyelidiki BBM yang membuat kendaraan mogok, bukan yang sekarang beredar,” ujar Piatur.

Respons Pertamina

Menanggapi rencana pelaporan ke polisi, Pertamina melalui Area Manager Commrel & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyatakan pihaknya selalu berkomitmen menjaga kualitas BBM yang didistribusikan ke masyarakat sesuai standar mutu pemerintah.

Ia menegaskan bahwa Pertamina membuka ruang dialog dan siap mengikuti proses klarifikasi secara konstruktif dan transparan. “Kami siap bekerja sama dengan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk menelusuri dan menyelesaikan masalah ini secara akuntabel,” kata Edi dalam keterangan tertulis.

Pertamina juga memiliki sistem pengawasan mutu yang ketat, baik di Terminal BBM maupun di SPBU. Di samping itu, tersedia layanan pengaduan melalui Pertamina Call Center 135. Jika ditemukan indikasi BBM bermasalah, uji laboratorium akan segera dilakukan untuk memastikan mutu produk.