EKSPOSKALTIM, Banjarmasin - Rencana pemerintah menjadikan Meratus sebagai taman nasional dianggap sebagai pelecehan. Tak melibatkan masyarakat setempat yang sudah berabad-abad menjaga hutan lindung ini. 

Wacana pembentukan Taman Nasional di Pegunungan Meratus sebenarnya bukan hal baru. Sejak 1970-an, berbagai pihak, termasuk masyarakat Dayak Meratus dan organisasi non-pemerintah (NGO), telah menyatakan penolakan.

Namun, pemerintah tetap melanjutkan rencana tersebut tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kali ini, rencana tersebut kembali bergulir melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dengan tahapan perubahan status yang sudah mulai dipersiapkan.

Tidak Libatkan Masyarakat Lokal

Aliansi Meratus, yang terdiri dari masyarakat adat Dayak Meratus serta para aktivis lingkungan, menilai kebijakan ini tak hanya mengabaikan aspirasi mereka. Tapi juga melecehkan keberadaan masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam Meratus.

Mereka menegaskan bahwa Pegunungan Meratus telah menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat, bukan sekadar kawasan konservasi yang bisa diatur tanpa melibatkan mereka.

“Kami, masyarakat Dayak Meratus, telah menjaga dan melestarikan Meratus jauh sebelum negara ini ada. Kami tidak butuh Taman Nasional, yang kami butuhkan adalah pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat,” tegas Jeffi Raharja, salah satu perwakilan Aliansi Meratus, Sabtu (29/3). 

Mereka menilai konsep Taman Nasional akan membuka peluang bagi eksploitasi sumber daya alam oleh negara, korporasi, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Tuntutan Aliansi Meratus

Sebagai bentuk perlawanan, Aliansi Meratus mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah:

1. Menolak perubahan status Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional karena bertentangan dengan model pemanfaatan ruang masyarakat adat.

2. Memastikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebelum membahas konsep konservasi di Kalimantan Selatan.

3. Menghentikan seluruh pembahasan terkait Taman Nasional hingga ada kesepakatan dengan masyarakat adat.

4. Menuntut pemerintah untuk terbuka dan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan yang menyangkut tanah adat mereka.

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, baik di Kalsel maupun secara nasional, untuk bersama-sama menolak rencana Taman Nasional di Pegunungan Meratus.

Mereka juga menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka siap mengambil langkah-langkah lebih tegas demi mempertahankan hak atas tanah adat mereka.

Rencana perubahan status Pegunungan Meratus ini masih menjadi perdebatan panjang. Di satu sisi, pemerintah mengklaim bahwa Taman Nasional dapat meningkatkan upaya konservasi. Namun, di sisi lain, masyarakat adat yang telah lama menjaga ekosistem Meratus menilai bahwa keberadaan mereka justru merupakan bentuk konservasi alami yang telah terbukti efektif.

Konflik kepentingan ini masih terus berlanjut, dan masa depan Pegunungan Meratus pun menjadi pertaruhan bagi hak masyarakat adat dan kebijakan lingkungan di Indonesia.