EKSPOSKALTIM.COM - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik memaparkan strategi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Bumi Etam kepada perwakilan pejabat pemerintah pusat.

Akmal menjelaskan, Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas tujuh kabupaten dan tiga kota, terbagi dalam 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa," katanya, kepada Staf Khusus (Stafsus) Presiden Arif Budimanta, Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dan Pejabat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Balikpapan, Jumat (12/1/2024).

Dieebutkan, jumlah penduduk Kaltim saat ini sejumlah 3,9juta jiwa lebih, terdiri atas laki-laki 2,02 juta jiwa dan perempuan 1,88 juta jiwa. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Kaltim secara kumulatif mengalami pertumbuhan yang cukup impresif sebesar 6,34 persen.

Sedangkan angka kemiskinan per Maret lalu tercatat sebesar 6,11 persen atau menurun 0,33 poin terhadap September 2022. Akmal menegaskan tidak bisa dipungkiri akurasi data sangat berpengaruh terhadap kebijakan, terlebih tepat sasaran atau tidaknya penyaluran bantuan.

"Angka kemiskinan terbanyak di desa, meski di perkotaan juga ada. Tapi, kelemahan kita adalah tidak tersedianya data yang akurat," ungkapnya.

Saat ini ujar Akmal, Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong kabupaten dan kota melakukan pendataan membuat data presisi by name by address.

"Sebagai percontohan program tersebut kami memilih 40 desa. Salah satunya Desa di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, atau kabupaten tempat IKN (Ibu Kota Nusantara)," katanya.

Ke depan, berdasarkan data presisi per desa, maka semua informasi termasuk bantuan atau pun dana-dana yang disalurkan akan lebih efisien dan tepat sasaran. "Terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem di daerah," jelasnya.

Stafsus Presiden Arif Budimanta mengemukakan tujuan mereka ke Kaltim untuk mendapatkan informasi langsung dari kepala daerah (Pj Gubernur Kaltim) terkait upaya-upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. "Pemerintah menargetkan untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024," ujarnya.

Pencapaian target tersebut lanjutnya, perlu didukung program yang sesuai dan tepat sasaran berdasarkan karakteristik dan kondisi kemiskinan di masing-masing daerah.

Arif mengakui Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem cukup rendah yakni 0,1 persen pada tahun 2023. "Kita terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah memperkuat strategi untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah," tutupnya. (ant/pos)