EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengkritik kepala OPD yang kerap mangkir saat diundang rapat. Padah kata dia, berdasarkan Undang-undang, kedudukan DPRD sejajar dengan Wali Kota.

Hal itu disampaikan Faiz sapaan akrabnya dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023, Ketua DPRD Kota Bontang, Jumat (18/8/2023).

“Setiap diundang rapat kerja beberapa Kepala OPD seringkali tak hadir. Sangat kami sayangkan, padahal DPRD ini sejajar dengan pemerintah daerah,” ucap Andi Faiz, di Pendopo Wali Kota Bontang, Jumat (18/08/2023).

Karena ketidak hadirannya Kepala OPD dalam pembahasan rapat kerja, membuat DPRD kesulitan untuk mengetahui sejauh mana progres dari beberapa program kerja daerah yang sudah dicanangkan.

“Ketika Komisi III ditanya apa pekerjaan pemkot, mereka tidak tahu karena PUPR tidak pernah hadir,” jelasnya.

Politikus Partai Golkar Bontang ini menambahkan, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka pihaknya akan menyalahkan pemerintah kalau pembahasan APBD ini gagal atau terlambat.

“Sebagi mitra kerja, kita perlu berkolaborasi dengan baik, mengingat waktu kita tidak banyak. Uang Rp 700 M mau dihabiskan di waktu 3 bulan itu saya rasa tidak tau berapa banyak silpanya tahun depan,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase berjanji akan segera menegur kepala OPD yang sering mangkir saat rapat. Meski begitu, ia meminta DPRD untuk tidak menganggap semua Kepala OPD seperti itu.

“Saya bukan membela, namun jangan hanya karena salah satu Kepala OPD, semua disamaratakan, karena tidak semua seperti itu,” ujarnya. (Adv)