EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Anggota Komisi 1 DPRD Bontang, Raking, menyoroti angka kemiskinan di Kota Bontang yang masih tergolong tinggi. Olehnya ia meminta sektor tersebut mendapat perhatian lebih.

Raking mendorong pemerintah mengalokasikan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023, untuk mengurangi angka kemiskinan.

Usulan itu disampaikan Raking disela rapat paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

“Kalau bisa pak wali, APBD perubahan yang cukup besar ini, sebagian digunakan untuk menekan angka kemiskinan, karena sangat disayangkan saja anggaran sebesar itu tapi angka kemiskinan di Bontang masih tinggi,” ujarnya.

Diketahui, Angka kemiskinan di Bontang tahun 2022, menurun. Namun presentase data kemiskinan yang turun itu cukup kecil. Hanya turun 20 jiwa atau setara 0,08 persen dari data warga miskin tahun 2021.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, angka kemiskinan di Bontang 2022 sebanyak 8.390 jiwa atau setara 4,54. Sementara warga miskin tahun 2021 sebelumnya, mencapai 8.410 orang atau setara 4,62 persen.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menyebutkan banyak masyarakat di Kota Taman ini mengaku sebagai warga miskin. Hal itu bisa terlihat saat penyerahan bantuan dari pusat.

Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran pemkot Bontang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan karena data yang digunakan dari Kementerian Sosial.

“Kita lihat, kebanyakan yang mengantri di Kantor Pos (penerima bantuan) itu memiliki handphone dan motor,” ujarnya. (adv)