EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wali Kota Bontang Basri Rase membuka acara sosialiasi Katalog Elektronik Lokal Kota Bontang dan Toko Daring, yang digelar Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Bontang, di Gedung Auditorium Taman 3 Dimensi, Selasa (31/05/2022).

Basri Rase menenerangkan, sistem Katalog Elektronik Lokal hadir untuk menjadi bagian penting dari kemajuan pelayanan pengadaan barang jasa khususnya pelaku UMKM. Sebagai bentuk upaya transformasi pelayanan berbasis digital yang baik sesuai dengan tujuan pengadaan.

Program ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022, tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Dengan Katalog Elektronik Lokal, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak. Sehingga pemerintah daerah juga menjadi lebih leluasa untuk memilih dan membeli produk yang dibutuhkan tanpa harus melalui tender," bebernya.

Lanjut Basri, kebijakan tersebut berdasarkan arahan presiden untuk mengalokasikan sedikitnya 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota untuk produk-produk dalam negeri terkhusus UMK-Koperasi.

Adapun, optimalisasi pelibatan pelaku usaha lokal pada Katalog Elektronik Lokal melalui empat langkah. Pertama, inventarisasi pelaku usaha lokal berpotensi. Ke dua, pendampingan proses kepemilikan akun penyedia.

Selanjutnya, pengecekan ketersediaan produk di e-katalog lkpp.go.id. Yang terakhir memberikan pendampingan proaes pendaftaran dan penayangan produk.

"Katalog Elektronik Lokal ini mampu meminimalisir kekeliruan proses pengadaan yang dapat menyebabkan kerugian negara," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKBJ) Yessy Waspo Prasetyo mengatakan program ini diperuntukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan sebuah pengadaan di lingkungan pemerintah.

"Jadi tidak perlu pelelangan lagi. Cukup dengan E-Katalog tiap SKPD bisa belanja kebutuhannya langsung ke penyedia. Walaupun nilai pagu anggarannya di atas Rp 200 juta," ujar Yessy.

Sebagai informasi, terdapat 10 etalase yang disediakan dalam E-Katalog. Meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), bahas aspal, bahan material, bahan pokok, bahan ready mix,  makanan dan minuman,  pakaian dinas, kain batik atau tradisional, jasa keamanan, jasa kebersiha dan servis kendaraan.

"Sementara ini produk lokal yang sudah masuk di E-Katalog itu pakaian dinas dan batik. Ke depan pengusaha makanan, minuman, tas lokal, sepatu lokal dan seluruh produk UMKM Bontang akan masuk di aplikasi ini," tutupnya. (adv)