EKSPOSKALTIM.COM, Jakarta -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para Keluarga Penerima Manfaat bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk membelanjakan dananya sesuai peruntukannnya.

Ia memperingatkan agar BLT tersebut dibelanjakan sesuai dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma. Ia meminta pesannya itu diteruskan para petugas penyalur kepada para PKM.

Baca juga : Pria yang Ditinju Mike Tyson Ternyata Sering Berurusan dengan Hukum

"Betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan menteri sosial, baik itu untuk membeli minyak goreng maupun sembako, tetapi jangan dipakai untuk beli pulsa," kata Jokowi.

Presiden menyampaikan itu di sela-sela meninjau langsung penyaluran BLT minyak goreng dan bantuan pangan nontunai (BPNT) sembako di Gedung Pos, Pasar Baru, Jakarta, sebagaimana dalam siaran kanal resmi Sekretariat Presiden di YouTube, Senin (25/4).

Salah satu warga yang menerima langsung bantuan sosial tersebut di Gedung Pos, Siti Maimunah, mengaku sangat terbantu dengan apa yang didapatkannya dari pemerintah.

"Kebetulan saya menjual nasi goreng, Alhamdulillah sangat membantu sekali dalam keadaan seperti ini. Terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk menerima bantuan ini," kata Maimunah yang terdata sebagai pedagang penerima bantuan sosial tersebut.

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu juga melakukan pemantauan secara daring penyaluran BLT minyak goreng dan BPNT sembako yang dilakukan di enam titik lain di seluruh Indonesia.

Petugas dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, melaporkan bahwa di wilayahnya realisasi penyaluran BLT minyak goreng dan BPNT sembako telah mencapai 99,35 persen dan hanya menyisakan 61 KPM lagi.

Di Medan, Sumatera Utara, penyaluran bantuan-bantuan sosial itu telah mencapai 97,21 persen, setelah 60 KPM menerima hak mereka pada Senin.

Di Serang, Banten, tingkat penyaluran telah mencapai 98,36 persen, sedangkan di Depok, Jawa Barat, menyentuh persentase 98,87 persen.

Di Pontianak, Kalimantan Barat, penyaluran telah mencapai 96,8 persen, sementara DKI Jakarta berada di tingkat 93,30 persen dengan 1.420 KPM belum menerima haknya.

Penyaluran BLT minyak goreng sebelumnya diinstruksikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 5 April lalu sebagai langkah pemerintah membantu masyarakat menghadapi situasi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di pasaran.

Baca juga : Kerap Peras Warga, Oknum Polisi di Solo Ditembak Karena Melawan Saat Ditangkap

Pekan lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 yang menimbulkan kelangkaan migor. 

Lantas pada Jumat (22/4), Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis (28/4) hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Berita ini telah terbit di JPNN.com dengan judul "Jokowi: BLT Minyak Goreng Jangan Digunakan Beli Pulsa".