EKSPOSKALTIM.COM, Bontang – Wacana pembangunan pasar unggas  yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang  mendapat penolakan dari  Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam. Hal itu setelah dilakukan rapat koordinasi Komisi II dan Komisi III bersama Pemkot Bontang, Senin (31/8/2020).

Nursalam mengatakan, usulan pasar unggas belum menjadi prioritas daerah. Menurutnya, pembangunan itu akan  menimbulkan persoalan baru. Apalagi jarak antara Pasar Tamrin dengan lokasi rencana pasar unggas beresiko menambah pedagang liar di sepanjang Jalan KS Tubun.

 “Yang ada nanti banyak pedagang liar dipinggir jalan. Karena jaraknya terlalu dekat dari pasar Tamrin,” kata Salam.

Namun kata Salam (akrab Ia disapa ) usulan pembangunan itu sangat baik . Jika pembangunannya berjauhan dengan pasar Tamrin. Bahkan dia setuju pembangunan pasar unggas dilakukan.  

“Tapi lokasinya jangan di pasar sementara. Harus berjauhan dari pasar Tamrin,” sebutnya.

Dirinya pun  mengusulkan, bekas lahan pasar sementara  itu diperuntukkan untuk  pembangunan kantor  Satuan Pamong Peraja. Dengan begitu, dekat Pasar Tamrin . Sehingga  mencegah munculnya pedagang liar.

 “Selama ini salpol PP kan kantornya ngontrak. Ada baiknya dibangun untuk kantor mereka saja. Saya pikir itu lebih baik” seru Salam.

Dalam pembahasan ini dihadiri, Asisten II Pemerintah Kota Bontang Zulkifli, Komisi II dan III DPRD Bontang,  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Asosiasi Pedagang Pasar Rawa Indah. (adv)